Polda Jawa Timur siap menindak tegas praktik politik uang di Pilkada serentak 2018. Meski tidak bisa serta-merta menanganinya secara langsung. Terkait money politics, Kapolri Jendral Tito Karnavian juga sempat menginstruksikan jajarannya untuk tegas pada siapapun yang terlibat.

"Kapasitas kami menjaga keamanan (Pilkada). Artinya, kalau (money politics) kita temukan, kita serahkan ke Gakumdu (penegakan hukum terpadu)," kata Kabag Ops Dir Ops Polda Jawa Timur, AKBP Djoko DJ saat menghadiri Deklarasi Pilkada Damai yang Ramah HAM di kantor KPU Jawa Timur, Jalan Tenggilis, Surabaya, Kamis (19/4).

Dijelaskan Djoko, Gakumdu ini terdiri dari unsur Bawaslu, Polri, dan kejaksaan. Sehingga, semua perkara pidana yang menyangkut Pilkada, termasuk politik uang Gakumdu yang menangani.

"Tergantung nanti tidak jatuhnya bagaimana. Kalau diserahkan ke Bawaslu, kalau itu cukup bagi Bawaslu merekomendasi, ya diserahkan ke pihak kepolisian," ucap perwira dua melati di pundak ini.

"Jadi tidak serta-merta polisi menangani, tidak. Diserahkan ke Bawaslu dulu, kalau itu memenuhi syarat, diserahkan ke kepolisian," tegas Djoko.

Seperti diketahui, pada 27 Maret lalu, kapolri, Jendral Tito Karnavian meminta anggotanya menindak tegas para pelaku politik uang di Pilkada serentak. Ini dikatakan Tito saat memberi sambutan di Launching Anugerah Jurnalistik Polri 2018 di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan.

"Paslon, kita harap bertanding dengan sehat dengan program. Siap menang, siap kalah. Tapi itu teori. Praktiknya siap menang dan nggak siap untuk kalah. Akhirnya menghalalkan segala cara, money politik salah satunya," ucap Tito kala itu.

Dan untuk mengantisipasi praktik politik uang di Pilkada serentak itu, Tito mengaku bahwa Polri sudah membentuk Satgas Anti-money Politics. "Mungkin tidak menyelesaikan masalah, paling tidak memberikan pelajaran," tandas Tito.