BERITA LIVE

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Barat menggelorakan Pemilu sehat bagi para calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta, DPR maupun kepada pendukungnya.

"Perbedaan pilihan adalah hal yang harus dihormati sehingga pesta demokrasi ini bisa berlangsung damai dan terbit," kata Ketua KPU Kota Jakarta Barat Cucum Sumardi di Jakarta, Sabtu kemarin. Dikutip dari Antara.

Acara kampanye damai diikuti calon anggota DPR Dapil Jakarta III, caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta Barat, caleg DPD DKI Jakarta, serta tim sukses pasangan capres-cawapres.

Cucum mengimbau seluruh pihak berkomitmen dan bersaing secara baik saat kampanye damai maupun dalam menyampaikan visi, serta misinya.

Pada kegiatan itu, para caleg membacakan empat ikrar komitmen kampanye damai yakni pertama para caleg berjanji mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua siap melaksanakan kampanye pemilu yang damai, aman, tertib, berintegritas tanpa hoax, politisasi sara dan politik uang.

Ketiga siap melaksanakan kampanye berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta keempat saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing peserta pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Selanjutnya, para peserta pemilu menandatangani nota komitmen untuk kampanye damai.

Sementara itu, Caleg DPR Dapil Jakarta III dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Karna Brata Lesmana mengajak para calon legislator mendengarkan aspirasi rakyat secara jujur.

Karna juga menekankan seluruh pihak tidak menggemakan kampanye bermuatan ras, agama, etnis, serta komitmen terhadap janji kampanye.

"Mudah-mudahan nanti semua prosesnya berjalan secara adil, terbuka, transparan, mengedepankan visi dan misi, serta menjadi politik yang bisa ditepati jangan asal membuat janji," ujar Karna.

 Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mengakui ada upaya menyerang citra Golkar melalui serangan 'udara' pemberitaan soal dugaan korupsi PLTU Riau-1, yang menyeret partai beringin itu. Serangan itu berupa ancaman pembubaran Golkar apabila menjadi tersangka korporasi.

"Saat ini kita diserang penghancuran image partai bahwa Golkar akan kena tersangka, Golkar akan terancam dibekukan, dan didiskualifikasi," kata politisi yang akrab disapa Bamsoet saat mengisi Workshop Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (29/9).

Dia menuding ada yang sengaja merancang opini demikian agar suara Golkar tergerus di 2019. Karena itu, dia berharap ada upaya melawan balik pemberitaan negatif terhadap Golkar itu.

"Ini adalah permainan opini di bawah, masyarakat ngapain juga pilih Golkar itulah yang sedang dibangun," imbuhnya.

Dia menegaskan, Golkar tidak dapat dijerat dengan kasus korupsi karena tidak tergolong korporasi. Kalau ada kader yang terlibat, Bamsoet mengatakan itu hanya oknum.

"Partai adalah benda mati tidak punya aset beda dengan korporasi. Kalau ada yang salah oknumnya bukan partainya," tegasnya.

Satu-satunya cara untuk membubarkan partai adalah dengan keputusan presiden (Keppres).

"Kalau presiden enggak mau bubarin partai enggak bisa juga," kata Ketua DPR itu.

Diberitakan, Partai Golkar diduga terseret kasus korupsi PLTU Riau-1. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih dan bekas Sekjen Golkar Idrus Marham telah ditetapkan sebagai tersangka.

Eni mengakui bahwa ada aliran dana yang masuk partai lewat Munaslub yang memenangkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum menggantikan Setya Novanto. Airlangga telah membantah pernyataan Eni. Dia pun membantah ada pertemuan dengan Eni yang juga dihadiri Melchias Markus Mekeng, Idrus Marham dan Johanes Kotjo membahas soal PLTU Riau-1.

 PT Inalum (Persero) telah menandatangani Sales & Purchase Agreement (SPA) dengan PT Freeport-McMoRan Inc dan PT Rio Tinto Indonesia. Dengan demikian jumlah saham PTFI yang dimiliki INALUM akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar USD 3,85 miliar atau setara dengan Rp 56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir tahun 2018.

"Jadi tergantung nanti saat selesai transfer pembayaran dari Inalum ke Rio Tinto dan Freeport McMoRan. Ini sudah selesai, tinggal administrasi saja," kata Jonan di Kantornya, Kamis (27/9).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam mendukung kepastian investasi oleh Freeport dan Inalum, pemerintah memberikan kepastian mengenai kewajiban perpajakan dan kewajiban bukan pajak baik di tingkat pusat dan daerah yang menjadi kewajiban PTFI.

"Dengan selesainya proses divestasi saham PTFI dan peralihan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, maka dapat dipastikan bahwa PTFI akan memberikan kontribusi penerimaan negara yang secara agregat lebih besar dibandingkan pada saat KK berlaku," tambah Menkeu.

Sebelumnya, dengan ditandatanganinya SPA ini, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dan juga Freeport dalam melanjutkan bisnisnya melakukan penambangan di tanah Papua.

"Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Pemerintah akan menerbitkan IUPK dengan masa operasi maksimal 2x10 tahun sampai tahun 2041," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Jonan juga mengaku, kewajiban PTFI untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus dimonitor dan evaluasi perkembangannya. Diharapkan smelter ini akan selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun.

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menghadiri Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Abdul Azis sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas I A Khusus di Ruang Sidang Utama  PN Medan, Jumat (21/9/2018). Dalam kesempatan ini, Akhyar mengingatkan agar para ahli hukum tetap amanah dalam mengemban tugasnya.

"Bidang hukum merupakan salah satu yang kerap dianggap sebagai ladang basah dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Banyak cobaan dan godaan yang datang dalam menjalankan tugas. Untuk itu, para ahli hukum agar tetap menjaga komitmen," ujarnya saat memberikan kata sambutan.

Tentunya, kata Akhyar, dibutuhkan nilai etika, moral dan spiritual yang kuat dalam setiap individu yang terlibat dalam bidang hukum. Oleh karena itu, Akhyar berharap wakil ketua PN Medan Kelas I A Khusus yang baru dilantik dapat menjaga amanah tugas dengan baik.

“Apabila para ahli hukum bisa istiqomah  dalam menjaga amanah yang diembannya, insya Allah Indonesia akan mampu menjadi negeri yang senantiasa dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata dia.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilakukan Ketua PN Kelas I A Khusus Dr Djaniko Girsang. Sebagai bentuk apresiasi sekaligus pelantikan, Akhyar memakaikan tengkulok (topi khas Melayu) serta songket Medan kepada wakil ketua PN Kelas I A Khusus beserta istri.

Pemerintah kembali memberikan penghargaan kepada Kementerian Perindustrian yang dinilai mampu konsisten mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut pada periode 2013-2017. Kemenperin telah mendapatkan sepuluh kali opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2008.

"Kami mengucapkan rasa syukur, bangga, dan terima kasih atas pemberian penghargaan ini. Semoga pengelolaan keuangan yang sehat di Kemenperin dapat membantu Indonesia menjadi lebih kuat," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai menerima penghargaan tersebut di Jakarta, Kamis (20/9).

Sebelumnya, di tahun 2017, Kemenperin meraih penghargaan tersebut untuk periode 2012-2016. Jadi, pada tahun ini, kali kedua Kemenperin mendapatkan penghargaan serupa. Penghargaan pemerintah berupa plakat ini, diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Menperin Airlangga.

Menurut data Kementerian Keuangan, pada tahun 2017, jumlah kementerian atau lembaga (K/L) yang berhasil memperoleh opini WTP sebanyak 79 K/L, naik dibanding tahun sebelumnya 73 K/L. Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.

Menperin menyampaikan, dalam pelaksanaan program-program prioritas Kemenperin, pihaknya telah berkomitmen untuk mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya ini didukung dengan peran para aparatur yang berkualitas, sistem manajemen keuangan yang lebih baik, dan quality assurance (penjaminan mutu) yang dilakukan pengawas internal.

Jadi, dalam pemberian laporan keuangan dapat dilakukan secara tertib dan tepat waktu sekaligus menghasilkan output yang maksimal, jelasnya. Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada empat kriteria.

Keempat syarat itu adalah kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan yang sehat, lanjut Airlangga, Kemenperin memiliki berbagai strategi. Jurus jitu itu meliputi penguatan regulasi, seperti menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Kementerian Perindustrian.

"Kemudian, mengeluarkan instruksi menteri tentang rencana aksi perbaikan opini laporan keuangan serta menyusun berbagai petunjuk teknis dan pedoman terkait pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan," sebutnya.

Strategi lainnya, yakni membangun sistem untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan yang sehat seperti e-Budgeting, e-Monitoring, e-Reporting, e-PNBP, dan e-BMN.

"Selain itu, kami melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan SDM yang dilaksanakan oleh Kemenperin maupun mengikutsertakan dalam diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan," imbuhnya.

Menurut Airlangga, peningkatan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga berperan penting dalam menjaga tata kelola anggaran melalui perubahan paradigma pengawasan dari watchdog menjadi konsultan, penyelesaian tindak lanjut temuan BPK, serta penjaminan mutu melalui pengkajian oleh APIP. Terakhir adalah pelaksanaan manajemen aset yang optimal.

Hingga 1 September 2018, penyerapan anggaran Kemenperin mencapai Rp1,27 triliun atau 44,72 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,84 triliun. Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran tersebut, Kemenperin melakukan realokasi anggaran Rp53,9 miliar.

"Komisi VI DPR telah menyetujui usulan realokasi anggaran itu, yang akan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan prioritas dalam rangka mendukung implementasi Making Indonesia 4.0 dan pengembangan kawasan industri di Teluk Bintuni melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU)," tutur Menperin.

Sementara itu, postur anggaran Kemenperin pada tahun 2019 akan lebih diprioritisaskan pada program pengembangan SDM sesuai kebijakan pemerintah saat ini. "Kegiatan yang nanti dilakukan, antara lain program pendidikan vokasi untuk menghasilkan 1 juta SDM kompeten dalam mendukung implementasi industri 4.0," tandasnya.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menanggapi sebutan Ulama yang diberikan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) kepada Calon Wakil Presiden (Capres) Sandiaga Uno. Dia mengomentari bahwa Sandiaga adalah seorang pedagang bukan Ulama.

"Makna kata ulama itu sendiri adalah ilmuwan. Ilmuwan itu ya ilmuwan, bukan apa namanya, pedagang, gitu. Sandi itu pedagang, namanya tajir kalau di dalam bahasa orang kampung kita itu, tajir. Ya bukan ulama lah. Kalau ulama kan dia sekolah agama di mana, dia hapal Alquran berapa ayat, dia hapal hadist berapa ayat. Ilmuwan itu ada kesetiaan kepada ilmu," kata wakil ketua DPR Fahri Hamzah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu(19/9)

Fahri menilai tugas ulama tidak berdagang seperti yang dilakukan Sandi. Melainkan sebutan Santri lebih cocok untuk sandiaga.

"Nanti kalau saya misalnya sudah pensiun terus di pesantren baca buku nulis buku mengkaji mendalam namanya ulama. Lah pedagang seperti Sandi disebut ulama kan nanti jadi repot," ujarnya.

"Kalau santri iya, mungkin dia lagi belajar lagi nyantri. Cuma ini kan karena orang itu tertuduh gitu loh. Jadi karena KH Ma'ruf ulama, Sandi ulama juga? Ya nggak bisa begitu. Ada kategorisasinya," tuturnya.

Menurut Fahri Hamzah, dirinya juga tidak cocok disebut Ulama, karena profesinya seorang wakil ketua DPR atau politikus, sama seperti Sandiaga yang saat ini menjadi Calon Wakil Presiden berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019 mendatang.

"Saya meskipun baca buku, nulis buku, saya ngga bisa menyebut diri ulama, karena saya ini tekunnya berpolitik sekarang ini yang saya kuasai spesialisasinya politik," ucap Fahri.

Sebelumnya, Hidayat Nur Wahid menjelaskan pengertian ulama seperti tertulis di Alquran, istilah ulama disebutkan dalam Surat As-Syura dan Surat Al-Fatir.

"Menurut saya sih Pak Sandi itu ya ulama, dari kacamata tadi. Perilakunya, ya perilaku yang juga sangat ulama, beliau melaksanakan ajaran agama, beliau puasa Senin-Kamis, salat duha, salat malam, silaturahmi, menghormati orang-orang yang tua, menghormati semuanya, berakhlak yang baik, berbisnis yang baik, itu juga satu pendekatan yang sangat ulama. Bahwa kemudian beliau tidak bertitel 'KH' karena memang beliau tidak belajar di komunitas tradisional keulamaan," tutur Hidayat Senin (18/9) lalu di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Kasus ujaran 'idiot' yang dilaporkan Koalisi Bela NKRI beberapa waktu lalu ke Polda Jawa Timur masih berproses, musisi Ahmad Dhani Prasetyo kembali tersandung masalah. Dia terlibat utang-piutang Rp 200 juta untuk mengerjakan proyek Vila Singosari di Kota Batu.

Dan rencananya, suami penyanyi Mulan Jameela itu akan dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh Jaeni Ilyas, warga Surabaya. "Kami berencana akan melaporkan ADP (Dhani) ke Polda Jatim. Itu karena setelah tiga kali kami melayangkan somasi tapi tak direspons," kata kuasa hukum Jaeni, Arief Fatoni di Surabaya, Rabu (19/9).

Pengacara yang juga caleg DPRD Surabaya dari Partai Golkar ini menceritakan, langkah hukum yang akan diambil kliennya ini bermula, saat mendengar kabar kalau Dhani akan menjual rumah untuk membiayai pencapresan salah satu kandidat Pilpres 2019.

Padahal, kata Toni, Dhani berutang kepada kliennya Rp 400 juta sejak tahun 2016 dan hanya membayar setengahnya saja. Sisanya Rp 200 juta, hingga saat ini belum juga dilunasinya.

Padahal, saat akad pinjam-meminjam uang, Dhani berjanji melunasi utangnya sebulan setelah uang pinjaman diterimanya. "Kami bersyukur ADP mau jual rumah untuk biayai paslon Capres, tapi kami juga ingatkan, agar kewajiban terhadap klien kami juga segera dipenuhi," tegas mantan Tim Kuasa Hukum Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa ini.

Toni juga menceritakan awal kisah utang-piutan Dhani kepada kliennya. "ADP itu kan temannya Wali Kota Batu, Pak Eddy Rumpoko. Klien saya waktu itu juga dekat dengan Pak Eddy Rumpoko," kata Toni mengawali ceritanya.

Kemudian pentolan Dewa 19 itu menyampaikan ke Eddy kalau tengah menggarap proyek Vila Singosari dan membutuhkan modal. "Akhirnya disampaikan Pak Eddy Rumpoko ke klien saya, Haji Jaeni. Karena klien saya melihat pak Eddy Rumpoko, akhirnya Dhani dipinjami Rp 400 juta," terangnya.

Uang pinjaman itu ditransfer Jaeni ke dalam dua tahap yaitu tanggal 5 Mei 2016 Rp 200 juta, dan tahap dua Rp 200 juta pada 12 Mei. "Usai menerima penuh uangnya, Dhani berjanji akan mengembalikannya sebulan kemudian," katanya.

Namun hingga November 2016, janji pelunasan tersebut tak juga direalisasikan Dhani dengan dalih Vila Singosari belum membayar proyeknya.

Karena wanprestasi, Jaeni pun menagih janji Dhani yang kemudian membayarnya dengan cek senilai Rp 200 juta melalui orang suruhannya. Sementara sisanya, Rp 200 juta, hingga saat ini belum juga dilunasi.

"Karena tidak jelas, klien saya akhirnya mengirim somasi ke ADP pada 10 Oktober 2017. Kemudian somasi kedua dikirim lagi pada November 2017," beber Toni.

Selanjutnya, masih kata Toni, melalui kuasa hukumnya, Dhani membalas somasi itu dan mengakui masih punya tunggakan sisa utang Rp 200 juta ke Jaeni. "ADP berjanji lagi akan melunasi dengan cara dicicil Rp 10 juta perbulan dengan alasan bisnis hiburan lagi sepi karena kebijakan pemerintah."

Medio 2018, Dhani kembali melakukan wanprestasi. Janji mengansur utang Rp 10 juta perbulan juga tak dilakukan. "Klien kami kembali mengirim somasi ketiga pada Februari 2018. Karena tidak ada respons, klien kami akhirnya mempertimbangkan untuk melaporkannya ke Polda Jatim," tandas mantan jurnalis ini.

Seperti diketahui, pasca-kisruh Deklarasi #GantiPresiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018 lalu, Dhani kesandung masalah ujaran kebencian. Gara-gara kata 'idiot' yang dilontarkan Dhani kepada massa anti tagar tersebut, Dhani dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh Koalisi Bela NKRI pada 30 Agustus.

Kasus masih berproses, kini musisi asal Surabaya itu kembali tersandung masalah. Kali ini masalah utang-piutang yang belum dilunasi. "Kita tunggu saja (laporannya)," kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera, saat dimintai tanggapan soal rencana pelaporan Dhani oleh Jaeni.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),
menindaklanjuti rapat koordinasi rekonsiliasi dokumen Rencana Aksi (Renaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi kabupaten/kota terdampak Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digelar beberapa waktu lalu.

Upaya tindak lanjut tersebut berupa mengoordinasikan rakor Renaksi tingkat nasional di Kantor Kemenko PMK yang dipimpin Sekretaris Kemenko PMK, B Satya Sananugraha. Dalam kesempatan itu, Satya menyampaikan arahan tentang pentingnya akuntabilitas program dan keuangan dalam pelaksanaan rehabilitasi-rekonstruksi.

"Renaksi harus mampu mencerminkan target yang sudah ditetapkan sesuai arahan Bapak Presiden," ucap Satya dalam keterangannya, Rabu (19/9).

Plt Deputi bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi pada paparannya menjelaskan, poin-poin kesimpulan dan arahan Ibu Menko PMK dalam Rakor Tingkat Menteri sebelumnya harus menjadi acuan penyusunan Renaksi bagi seluruh peserta rakor ini.

Sonny mengatakan bahwa Renaksi rehabilitasi-rekonstruksi harus jelas tahapannya sehingga Kementerian Keuangan dapat mengetahui tahapan kebutuhan anggaran untuk 2018 dan 2019. Sedangkan Deputi Rehabilitasi Rekonstruksi BNPB, Harmensyah menekankan agar Renaksi mampu mendorong pemulihan kegiatan sosial kemasyarakatan dan ekonomi secara cepat.

Satya juga menambahkan bahwa rencana aksi ini menjadi tindakan dasar selanjutnya bagi Pemerintah untuk merevisi DIPA sehingga Pemerintah harus benar-benar bisa mencantumkan segala sesuatu yang dibutuhkan secara riil dan diprioritaskan dalam rencana aksi ini.

Sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2018, Kemenko PMK mempunyai tugas yakni memfasilitasi, mengoordinasikan, percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di NTB. Tentunya fungsi Kemenko PMK di sini adalah memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan supaya penanganan bencana di NTB ini dapat segera diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Sonny juga menyampaikan bahwa sesuai arahan Menko PMK pada RTM sebelumnya bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan upaya pemulihan secara keseluruhan yang harus segera masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Kementerian/Lembaga diminta segera mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan ekonomi dengan di antaranya melalui padat karya tunai dan pembangunan rumah secara swakelola.

Secara keseluruhan kebutuhan untuk rehabilitasi rekonstruksi pascagempa bumi yang diajukan pemerintah daerah dalam paparan Kepala Bappeda Provinsi NTB mencapai angka 16 triliun rupiah. Dalam gempa bumi ini terdata 396,032 pengungsi, 573 korban meninggal dunia dan 149,715 rumah yang rusak.

Sonny juga mengharapkan bahwa dalam waktu yang singkat ini atau enam bulan sejak masa tanggap darurat berakhir, semua fungsi layanan sosial dan ekonomi serta pelayanan publik harus normal kembali.

Hadir dalam rapat ini Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah; Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ridwan Syah; Kepala BPBD NTB, Mohammad Rum, serta beberapa pejabat eselon 1 dan 2 dari Kemendes PDTT, Bappenas, Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenpar, Kemenkes, Kemendag, Kemenpupera, Kemen ATR BPN, Perwakilan NTB, OJK serta beberapa perwakilan lainnya yang jumlahnya mencapai 146 orang.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi menanggapi isu tentang dirinya yang disebut-sebut masuk dalam struktur tim pemenangan pasangan bakal calon presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Meski disinyalisasi kuat masuk tim pemenangan, TGB hanya merespons santai kabar tersebut.


TGB menuturkan, membantu Jokowi tidak harus masuk dalam struktur tim pemenangan. "Kan tidak harus berjuang untuk Pak Jokowi melalui tim kampanye nasional," ujar TGB usai menggelar konferensi pers di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (19/9).

TGB belum bersedia memberikan pernyataan mendalam mengenai posisi dirinya di dalam struktur tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Dia menyatakan akan menyampaikan hal tersebut secara gamblang di waktu yang tepat.

"Nanti ya saya sambung lagi," ucap TGB singkat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengungkapkan peluang TGB masuk di tim pemenangan. Kemungkinan TGB akan ditempatkan di Direktorat Penggalangan Khusus.

"Iya nanti bisa, kita ada yang disebut direktur penggalangan khusus," ujar Karding, Senin 10 September 2018.

Penyerang Persela Lamongan, Loris Arnaud menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak pada kompetisi Go-Jek Liga 1 bersama Bukalapak. Loris terlibat dalam 16 gol Laskar Joko Tingkir hingga pekan ke-22.

Mantan bomber Paris Saint-Germain ini sudah mencetak 11 gol untuk Persela dan menjadikannya sebagai salah satu calon top skorer Liga 1. Selain gol, penyerang asal Prancis ini juga menyumbang lima assist.

Menurut Loris, capaian tersebut sungguh di luar dugaan, tapi ia senang karena bisa membantu tim. Striker 31 tahun ini pun semakin termotivasi untuk mencetak gol dan assist bersama Persela.

"Saya tidak tahu hal tersebut tetapi saya bahagia menjadi pemain paling berkontribusi (dalam hal gol dan assist), itu sangat bagus. Saya akan mencoba terus menciptakan gol dan assist. Itu sangat obejktif dan saya sangat senang mengetahui hal tersebut," kata Loris.

Namun, Loris menegaskan bahwa dirinya tidak punya target pribadi pada musim pertamanya di Indonesia. Mantan pemain Hanoi FC ini lebih memprioritaskan pretasi tim dibanding rekor individu. Loris ingin membawa Persela mengakhiri musim di posisi lima besar klasemen.

"Saya tidak hanya memikirkan tentang gol tetapi bagaimana Persela bisa menang dan terus bergerak ke atas di papan klasemen," jelasnya.

"Jika Persela berada di lima besar klasemen akhir, saya akan sangat bahagia, itu sebabnya saya tidak hanya berpikir tentang gol," pungkasnya.

.\
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan pengundian nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden pada Jumat (21/9). Kedua pasangan capres-cawapres bakal hadir untuk mengambil nomor.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto tak masalah jagoannya mendapat nomor urut berapapun. Sambil bergurau, dia berharap bisa mengambil angka tiga seperti nomor urut PDIP di Pemilu 2019.

"Tapi kita kan tidak boleh memilih jadi antara satu, dua. Dua-duanya baik. Dua-duanya mencerminkan bahwa kedua paslon dengan mengambil nomor urut akan memulai tahapan untuk kampanye," ujar Hasto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).

Setelah pengambilan nomor urut, Hasto berharap kedua belah pihak berkomitmen berkampanye dengan menampilkan gagasan-gagasan terbaik.

"Berapa pun nomornya, mau nomor satu atau dua semuanya punya komitmen untuk menjadi yang terbaik dalam menyampaikan gagasan-gagasan untuk Indonesia Raya," ucapnya.

Soal gagasan kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto percaya penuh pada Ketua TKN Erick Thohir. Dia dipercaya bakal menghadirkan gagasan kreatif seperti yang ditampilkan dalam gelaran Asian Games 2018.

"Tentang persiapan tanggal 21, ya teman-teman tau ini bagian dari kompetensi Pak Erick Thohir. Dengan Energy of Asianya dengan pengalamannya dengan gagasan kreatif tentu saja kehadiran Pak Erick Thohir akan memberikan warna tersendiri dalam merancang event kampanye yang akan dihadiri Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf," tutupnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan verifikasi faktual terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda. KPU mencatat terdapat sekitar 700 ribu pemilih memiliki DPT ganda pada Pemilu 2019 mendatang.

Kemarin sebetulnya kegandaannya itu masih potensi ganda, jadi data terakhir sampai dengan tanggal 16 kemarin itu tercatat tersisa berdasarkan pemeriksaan bersama 1,2 juta. Tapi menurut catatan KPU sebetulnya sudah tersisa sekitar 700 ribu sekian," kata ketua KPU RI Arief Budiman di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9).

Menurut Arief, KPU akan melakukan verikasi faktual terkait DPT ganda tersebut. Polemik penyelesaian DPT ganda itu ditargetkan selesai 60 hari.

"Tetapi apakah benar juga dia itu sebetulnya yang perlu dilakukan verifikasi faktual. Nah 60 hari ini selain menyelesaikan sisanya yang ganda itu juga akan menyelesaikan catatan-catatan yang lain termasuk tentang pemilih yang belum punya KTP elektronik," ujar Arief.

Arief mengatakan, KPU akan melakukan pelayanan terhadap para pemilih yang akan pindah posisi atau yang biasa disebut sebagai daftar pemilih khusus setelah masalah DPT ganda selesai.

"Misalnya teman-teman media pada hari pemungutan suara ditugaskan ke tempat lain itu akan dicatat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, nah ini nanti yang akan merubah catatan tentang DPT," pungkasnya.

Arief sebelumnya membeberkan data pemilih ganda potensial hanya sebesar 790 ribu. Hal itu berbeda dengan pencermatan bersama partai politik. Partai meyakini data pemilih ganda berada di angka 1,2 juta orang.

"Dalam pantauan kami, semua melihat 1,2 juta, sebetulnya di internal kami lihat itu sudah sekitar 790 ribuan," kata Arief di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (16/9).

Arief menjelaskan, jika ditelisik lebih jauh, angka pemilih ganda 1,2 juga tidak ganda identik. Jika diverifikasi faktual, menurutnya, tak akan sampai di angka jutaan.

"Nah itu kan tidak semua ganda identik. Tetapi ganda yang sebetulnya potensi ganda. Artinya kalo kita verifikasi di lapangan belum tentu juga yang 1,2 juta ini ganda semua," imbuhnya.

Sementara, KPU telah menghapus 647.464 dari data pemilih tetap, berdasarkan 10 hari perbaikan pasca pleno pada 5 September lalu. KPU menetapkan 185.084.629 data pemilih tetap hasil perbaikan pertama.

Arief mengatakan untuk saat ini, data tersebut yang resmi dipegang. Namun tak menutup bakal berubah lagi setelah perbaikan selama 60 hari mendatang.

"Nanti kalo ada perbaikan ya bisa saja," ucapnya.

Arief juga menanggapi permintaan partai politik, khusus dari pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga yang menggulirkan isu ini. Mereka meminta agar pencermatan dilakukan bersama dan membuka data kependudukan sebagai alat verifikasi.

Menurut Arief, KPU tidak berwenang membuka empat angka nomor induk kependudukan (NIK). Hal itu diatur oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

"Tetapi data tidak kita tutup, tetapi untuk membuka identitas secara penuh, saya pikir biar dukcapil yang menganalisis dan memutuskan boleh apa nggak. Karena itu kan NIK mereka yang megang," pungkasnya.

Saat ini, semakin banyak miliuner yang memberikan kontribusi terhadap dunia filantropis. Setelah nama Bill Gates, Warren Buffett, dan Jack Ma, kali ini aksi mulia dari miliuner asal China, Charles Chen Yidan yang mendapat sorotan.

Dilansir dari Bloomberg, salah satu pendiri Tencent yang meninggalkan jabatannya sebagai Chief Administrative Officer pada 2013 untuk fokus pada filantropi. Fokus utamanya adalah dunia pendidikan.

Pendidikan menjadi fokus Yidan karena dia memandang kesuksesannya berasal dari pendidikan.

"Ayah saya dari daerah perkampungan. Dia adalah orang pertama dari keluarga yang kuliah. Nenek saya yang bersikeras. Pendidikan mentransformasikan kehidupan ayah saya, dan kemudian kehidupan saya," ucap Yidan.

Sebuah anugerah tahunan bernama Yidan Prize pun diprakarsainya pada 2016. Penerima anugerah itu adalah seorang peneliti dan guru yang mentransformasi edukasi dalam cara yang berkelanjutan.

Tahun ini, Yidan Prize diberikan pada Larry Hedges, profesor dari Universitas Northwestern dan Anant Agarwal, pendiri platform edukasi edX.

Yidan Prize menyebut diri mereka sebagai hadiah pendidikan terbesar di dunia. Tahun ini, anugerah itu diumumkan di Hong Kong.

Pemenang Yidan Prize mendapat hadiah berupa medali emas dan uang 30 juta dolar Hong Kong atau Rp 56,5 miliar ( HKD 1 = Rp 1.886).

Uang hadiah itu dibagi menjadi dua bagian, yakni HKD 15 juta (Rp 28,2 miliar) hadiah uang dan sisa HKD 15 juta lagi untuk pendanaan proyek.

Miliuner ini percaya bahwa aksi filantropis seperti ini akan diikuti para orang China lainnya. "Ya, saya pikir kita akan melihat aksi yang lebih banyak. Budaya tradisional China adalah sangat suportif pada filantropis," ujarnya.

Reporter: Tommy Kurnia

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko membantah berada di balik pemberitaan media Hong Kong, Asia Sentinel, soal konspirasi pada kasus Bank Century yang menyeret nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mempertanyakan kemungkinan adanya keterlibatan pihak Istana dalam pemberitaan soal konspirasi pada kasus Bank Century yang menyeret nama SBY. Hal ini terkait unggahan foto yang menampilkan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bersama bersama Co-Founder media asing Hong Kong, Asia Sentinel, Lin Neumann.

Foto itu diunggah lewat akun media sosial twitternya, @RachlandNashidik hari ini. Dalam artikelnya, media Asia Sentinel menyebut SBY bersama 30 pejabat lain melakukan tindak pencucian uang sebesar USD 12 miliar atau setara Rp 177 triliun.

"Jadi jangan buru-buru baper gitu menduga. Dilihat dulu latar belakangnya seperti apa. Menduga-duga, bagaimana," kata Moeldoko di kantornya, gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (18/9).

Dalam unggahannya itu, Rachland Nashidik menuliskan cuitan 'Lin Neumann -- berkacamata, ketiga di belakang -- adalah Co-Founder Asia Sentinel, Blog berbasis di Hongkong yang menyebar kabar bohong tentang SBY dan Partai Demokrat. Di foto ini Tuan Neumann berfoto dengan @GeneralMoeldoko. Apakah Istana terlibat dalam fitnah pada SBY?'.

Belakangan, diketahui foto tersebut merupakan foto Moeldoko saat menggelar pertemuan dengan American Chambers of Commerce (Amcham).

Mantan Panglima TNI ini tak menampik sempat berfoto bersama dengan perwakilan Amcham. Namun, pertemuan itu bukan bersifat pribadi, melainkan sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Pertemuan tersebut, kata Moeldoko, terjadi pada Mei 2018 lalu.

Menurutnya, para perwakilan Amcham itu ingin mengetahui perkembangan situasi politik dan keamanan di Indonesia sebagai rujukan mereka melakukan investasi.

"Kantor Staf Kepresidenan mengacarakan saya untuk bisa diskusi dengan American Chambers, Kadin nya Amerika. Itu hanya kepentingan Kepala Staf Kepresidenan untuk bisa memberi penjelasan kepada investor, para pengusaha-pengusaha luar, yang sudah menanamkan uangnya di dalam negeri dan kita ingin menarik investasi lain yang ingin tahu tentang situasi negara," terang Moeldoko.

Moeldoko mengatakan pertemuan itu digelar saat sarapan bersama. Para perwakilan Amcham satu meja dengan Moeldoko. Di sela-sela santap pagi, Moeldoko menyampaikan perkembangan situasi keamanan dan politik kepada perwakilan Amcham.

"Acaranya breakfast, karena kita semuanya duduk, terus sambil makan. Tapi saya berdiri, saya sampaikan tentang perkembangan situasi," ucap Moeldoko.

Namun, Moeldoko membantah bahwa dirinya sempat berbicara empat mata dengan salah satu perwakilan Amcham, termasuk Linn Neumann.

"Saya enggak sempet berkomunikasi dengan people to people nya, karena waktunya terbatas ya. Habis saya kasih ceramah, makan saya enggak sampai selesai. Saya tinggal pulang karena ada acara berikutnya," ungkap Meoldoko.

Meski demikian, Moeldoko mengaku tidak mengetahui Linn Neumann ternyata adalah Ketua American Chambers. "Oh kalau dia ketuanya saya juga enggak ngerti," katanya.

ak Paham Kasus Century

Artikel Asia Sentinel itu mengulas skandal pencurian uang pembayar pajak senilai 12 miliar dolar AS yang diduga dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Disebutkan bahwa 30 pejabat diduga terlibat dalam skandal yang bermula dari kasus Bank Century tersebut, termasuk Wakil Presiden RI periode 2009-2014 Boediono.

Bahan utama laporan itu adalah laporan penyelidikan setebal 488 halaman yang diajukan ke Mahkamah Agung Mauritius.

Berthelsen menulis aliran dana skandal Bank Century masuk ke kas Demokrat. Dia menulis: "Pendirian dan bangkrutnya PT Bank Century Tbk diduga menjadi pusaran sebagian besar kasus yang dimuat dalam laporan tersebut. Pailit pada 2008, Century akrab dikenal sebagai 'bank-nya SBY' karena diyakini menyimpan dana gelap yang terkait dengan Partai Demokrat".

Ketika disunggung tentang kasus century, Moeldoko mengaku tidak mengerti.

"Belum tahu ceritanya, backgroundnya seperti apa. Saya enggak mendalami betul tentang century. Enggak ngerti aku tentang Century. Apalagi punya sentimen dan waktu itu juga saya masih panglima TNI. Jadi saya sendiri kurang paham juga ya tentang (kasus) Century. Jadi enggak adalah upaya-upaya di balik itu semua," tandas Moeldoko.

 Pelatih Arema FC, Milan Petrovic, membeber sosok yang paling diantisipasi pada laga kontra Madura United, Senin (17/09) sore. Milan menilai Greg Nwokolo merupakan ancaman yang perlu diwaspadai secara khusus pada laga pekan ke-22 Gojek Liga 1 bersama Bukalapak.

"Tentu saja Greg. Ada banyak pemain bagus di kubu Madura United, tapi Greg merupakan pemain yang harus mendapat perhatian lebih,"ujar Milan Petrovic, pada Bola.net.

Menurut Milan, kendati mewaspadai secara khusus Greg, Arema tak hanya akan mengawal ketat sosok pemain naturalisasi tersebut. Pelatih asal Serbia ini mengaku ada cara yang lebih efektif dan aman ketimbang sekadar menguntit dan menjaga secara khusus Greg Nwokolo.

"Kami akan tekan lini tengah mereka. Dengan begini, kami harap tidak ada aliran bola bagi Greg, dan juga pemain-pemain lain," tuturnya.

Lebih lanjut, Milan menyebut pertandingan lawan Madura United tak akan mudah. Terlebih lagi, Madura memiliki pemain-pemain berkualitas dalam skuat mereka.

Namun, kondisi ini tak membuat Milan mengibarkan bendera putih. Pelatih 57 tahun tetap optimistis anak asuhnya bakal bisa meraih hasil positif. "Jika kami bisa memberikan jiwa dan hati kami dalam permainan ini, saya rasa kami bisa menang," tutupnya.

Gelandang Arema FC, Makan Konate, bertekad membawa timnya menang kala menghadapi Madura United, Senin (17/09). Konate rela tak mencetak gol asalkan timnya menang pada pekan 22 Gojek Liga 1 bersama Bukalapak.

"Tentu saya ingin mencetak gol. Namun, bukan itu yang terpenting pada pertandingan ini. Terpenting adalah bagaimana membawa tim ini bisa menang," ujar Konate, pada Bola.net.

Menurut Konate, sangat penting bagi Arema untuk meraih kemenangan pada laga kontra Madura United. Pasalnya, pemain asal Mali menilai, kemenangan bisa menjadi titik balik peruntungan timnya.

"Hanya satu kemenangan saja, setelah itu insyaallah semua akan berjalan lebih baik," tuturnya.

Karena pentingnya kemenangan, Konate menegaskan siap melakukan apa pun yang diinstruksikan pelatih. Bahkan, ia siap jika diinstruksikan untuk membantu lini serang timnya dalam mendulang gol.

"Saya siap membantu untuk mencetak gol. Jika nanti bisa, alhamdulillah. Namun, seperti saya bilang, itu bukan yang utama," tandas pemain berusia 26 tahun tersebut.

Bagi Arema, melawan Madura United merupakan laga krusial. Pasalnya, mereka masih terdampar di papan bawah klasemen sementara.Atema masih berada di peringkat 14 klasemen dengan raihan 25 poin Sementara Madura United ada di posisi kedua klasemen.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak sepakat dengan wacana pemberian tanda di surat suara bagi caleg yang merupakan mantan napi korupsi. Penandaan ini dinilai diskriminatif.

"Kalau itu kami tidak setuju. Karena dengan kertas suara itu tidak boleh ada perbedaan antara caleg satu dengan yang lain. Diskriminatif. Tidak boleh ada," jelas Ketua DPP PKB, Lukman Edy di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/9).

Penandaan itu menurutnya justru akan berpotensi membuat masyarakat akan mencoblos yang bersangkutan jika tak disertai sosialisasi masif oleh KPU terkait caleg mantan koruptor ini. Karena itulah ia menyarankan agar KPU melakukan sosialisasi masif terkait hal ini.

"Misalnya distabilo merah orang ini, mantan napi koruptor. Apakah sosialisasinya sampai nanti di TPS bahwa yang stabilo merah ini mantan napi? Jangan-jangan nanti kalau masyarakat buka (surat suara), lho ini kayaknya ada tanda khusus, itu malah yang dicoblos," jelasnya.

Lukman Edy meminta kepada KPU agar melakukan sosialisasi melalui media. Ini juga diperbolehkan Mahkamah Konstitusi. Media yang bisa dimanfaatkan beragam mulai dari media elektronik, cetak, maupun media luar ruang seperti baliho dan lainnya.

"Saran saya, dari awal saya menyarankan bahwa yang diperbolehkan oleh MK soal napi-napi ini mengumumkan di media. Silakan KPU umumkan di media. Bisa media elektronik, cetak atau media outdoor langsung. Itu tidak menyalahi ketentuan. Kalau mau progresif, umumkan saja di TPS itu caleg mantan napi. Itu diperbolehkan ada dasar hukumnya di keputusan MK. Kalau menandai (surat suara) enggak ada itu, berbahaya nanti," terangnya.

Mengenai putusan MA yang memperbolehkan mantan napi menjadi caleg, Lukman Edy mengatakan partainya telah memprediksi sejak awal MA akan mengeluarkan putusan tersebut. Alasannya, aspek hukum PKPU yang melarang mantan napi menjadi caleg lemah. Secara substansi, orang yang telah menjalani hukuman dapat dikatakan bersih dan tak boleh lagi diberikan sanksi.

"Secara substansi orang yang sudah menjalani hukuman itu bersih, tidak boleh lagi dia kena sanksi akibat dari perbuatannya baik itu sanksi hukum karena sudah selesai, juga sanksi politik kecuali bagi dia yang ditarik hak politiknya," ujarnya

"Secara hukum PKB sudah menyadari bahwa bakal dipenuhi ini keputusan Mahkamah Agung. Bawaslu juga bakal memenuhi. Kami juga mengikuti perkembangan pendapat di rapat-rapat di Komisi II sehingga kami meyakini keputusan akhirnya seperti itu," lanjutnya.

Namun saat PKPU itu keluar, PKB langsung merespons dengan mencoret caleg yang pernah tersangkut kasus korupsi. Caleg tersebut kemudian diganti dengan orang lain yang tak memiliki catatan hukum di masa lalu.

"Semua caleg-caleg yang bermasalah di PKB yang tersangkut persoalan mantan napi koruptor kami coret dari caleg dan kami ganti dengan caleg yang lebih baik, yang tidak ada catatan-catatan mantan napi koruptor itu," jelasnya.

Pencoretan ini dilakukan sejak dikeluarkannya daftar caleg sementara oleh KPU. Totalnya ada enam caleg yang dicoret.

"Kami lebih bagus mencari caleg-caleg lain yang jauh lebih banyak, lebih bersih, daripada memaksa memasukkan mantan napi korupsi," ujarnya.

"Kami ketika DPS itu menarik enam orang. KPU yang memberitahu. Enam orang ini di Surabaya, di Aceh, ada di Medan, ya sudah kami coret," lanjutnya.

Caleg yang dicoret ini pun sempat komplain. Tetapi pihaknya menegaskan bahwa sikap partai jelas mengikuti etika politik. "Mereka komplain tetapi kami jelaskan sikap PKB seperti itu," tutupnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa hari lagi akan mengumumkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pilpres 2019. Pengumuman ini akan disertai dengan pengundian nomor urut.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto mengatakan nomor urut capres cawapres memang seharusnya berbeda dengan nomor urut partai politik peserta pemilu. Hal ini untuk menghindari masyarakat tertukar ketika memilih di bilik suara.

"Nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden perlu berbeda dengan nomor urut partai dan nomor calon anggota DPD yang maju dalam Pemilu 2019 mendatang," kata Sunanto, Senin (17/9).

Nantinya, KPU bisa memilih nomor yang lebih besar dari nomor urut anggota DPD yang maju di setiap daerah. Sunanto menjelaskan dalam Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu memang tidak mengharuskan KPU menetapkan nomor 1 dan 2 untuk capres dan cawapres yang berkontestasi.

Menurutnya, Pasal 342 pada UU tersebut hanya disebutkan bahwa pasangan capres cawapres perlu memiliki nomor urut untuk dicantumkan di surat suara.

"Jika KPU ingin konsisten, maka nomor urut pasangan capres cawapres juga harus berbeda dengan nomor urut partai. Apalagi sudah disepakati bahwa nomor urut DPD dan partai berbeda," kata Sunanto.

Sunanto berharap jumlah partisipasi warga dalam Pemilu serentak (Pileg dan Pilpres) mendatang meningkat dibanding Pemilu yang lalu. Dia juga berharap Pemilu bisa berjalan kondusif dan aman.

Maka dari itu, sebaiknya nomor urut capres di atas angka 100 sehingga tidak sama dengan nomor urut parpol maupun calon DPD. "Teknis itu KPU bisa mengaturnya," katanya

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy angkat bicara tentang kabar politisi Partai Golkar ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Lombok. Politisi tersebut ditangkap penyidik Kejari karena diduga menyunat dana rehab 14 sekolah yang rusak karena gempa Lombok.

Muhadjir menyayangkan adanya oknum yang menyunat dana rehabilitasi tersebut. Muhadjir pun meminta agar oknum tersebut mendapatkan hukuman yang berat.

"Semestinya harus dihukum seberat-beratnya. Saya menyayangkan dalam keadaan orang berduka, ada politisi yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi," ujar Muhadjir di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (17/9).

Meskipun demikian, Muhadjir enggan berkomentar lebih jauh tentang politisi di Lombok yang menyunat dana bantuan rehabilitasi bangunan sekolah. Muhadjir menjelaskan jika dana yang diambil bukanlah berasal dari dana Kemendikbud.

"Itu bukan dana kemendikbud di pusat. Tapi itu dana dari APBD. Bukan wilayah kami (untuk berkomentar)," tutur Muhadjir.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejari Mataram menangkap seorang politisi asal Partai Golkar. Politisi tersebut ditangkap bersama pejabat dari Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Dalam OTT itu, Kejari Mataram mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 30 juta. Uang itu diduga berasal dari uang proyek perbaikan sekolah yang rusak terkena gempa Lombok. Uang itu berasal dari APBD Perubahan tahun 2018.

Bakal calon presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV yang digelar oleh relawan pro Jokowi (Projo) di Hotel Grand Sahid, Karet Jakarta Pusat, Minggu (16/9). Jokowi hadir sekitar pukul 14.14 WIB mengenakan kemeja putih. Jokowi hadir pun disambut teriakan para relawan memanggil nama Jokowi.

"Pak Jokowi... Pak Jokowi...," teriak para relawan di aula Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (16/9).

Jokowi rencananya akan memberikan arahan kepada para relawan Projo. Namun arahan tersebut tidak dilakukan internal dan awak media tidak boleh meliput arahan yang diberikan Jokowi kepada para relawan.

Sebelum masuk ke aula Jokowi hanya meminta kepada awak media untuk menunggu. "nanti ya lima menit," kata Jokowi kepada awak media.

Diketahui Rakernas tersebut digelar pada Sabtu (15/9). Ketua Projo Budi Arie Setiadi mengatakan sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di Hotel Grand Sahid, Karet, Jakarta Pusat.

Dia menyebut, para menteri tersebut memaparkan pencapaian-pencapaian pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Salah satu yang hadir adalah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Dia akan memaparkan pencapaian pembangunan di sektor perhubungan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan juga akan hadir untuk memberikan paparannya.

Milan Petrovic tampak masih belum bisa menerima kekalahan anak asuhnya dari Persib Bandung, pada laga lanjutan GojekLiga 1 bersama Bukalapak musim 2018, pekan lalu. Pelatih Arema FC ini mengaku kecewa melihat permainan Persib Bandung, yang ia sebut tak mencerminkan reputasi mereka sebagai pemuncak klasemen.

"Saya sedikit kecewa dengan permainan Persib pada pertandingan tersebut," ujar Milan Petrovic, pada Bola.net.

"Saya berharap, sebagai pemuncak klasemen, mereka akan bermain luar biasa," imbuhnya.

Menurut Milan, pada laga tersebut, Persib hanya mengandalkan umpan-umpan panjang. Bahkan, pelatih asal Serbia ini menilai, bobolnya gawang Arema bukan karena apiknya permainan Persib.

"Mungkin, pada babak kedua, garis pertahanan kami tak terlalu bagus. Kami terlalu rendah dalam menerapkan garis pertahanan," tuturnya.

Sebelumnya, Arema harus menelan kekalahan dari Persib Bandung pada laga pekan ke-21Liga 1 musim 2018. Pada pertandingan yang dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Kamis (13/09) lalu, mereka kalah dua gol tanpa balas.

Dua gol Persib Bandung ke gawang Arema, yang pada laga tersebut dikawal Utam Rusdiana, dicetak oleh Atep Rizal dan Bojan Malisic.

Arema bakal melanjutkan perjalanan mereka di Liga 1 dengan menghadapi Madura United. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Kanjuruhan Malang, Senin (17/09) besok.

Sementara itu, Milan menyebut, jelang laga kontra Madura United, anak asuhnya sudah lepas dari bayang-bayang kekalahan mereka dari Persib. Pelatih 57 tahun ini menilai bahwa tak ada tekanan dan trauma yang mereka rasakan.

"Tak ada masalah dengan mental kami. Kami siap menghadapi pertandingan lawan Madura United," tandasnya.

Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi data pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019 di kantor KPU, Minggu (16/9). Dalam prosesnya, partai politik dan Badan Pengawas Pemilu menolak jumlah pemilih ditetapkan pada pleno hari ini.

Adapun alasannya karena jumlah data pemilih tetap (DPT) tidak disetujui. KPU membeberkan data pemilih sejumlah 185.084.629. Angka itu berkurang sebesar 647.464 dari data pada pleno 5 September lalu. Data diambil setelah pencermatan dugaan pemilih ganda bersama partai dan Badan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penolakan disuarakan oleh sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi oposisi. Seperti, Partai Demokrat, PKS, dan Gerindra.

Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan berdalih data yang berkurang tidak menggambarkan temuan pemilih ganda yang diduga mencapai angka 1,2 juta. Angka diambil berdasarkan penelusuran sendiri dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK), nama dan tanggal lahir.

Kemunculan data hingga jutaan karena NIK yang diberikan dengan empat angka terakhir ditutupi demi kerahasiaan. Setelah proses pleno pertama, partai mendapatkan data kembali, namun dengan enam angka terakhir di NIK ditutupi.

Hinca mengatakan hal tersebut menyulitkan pihaknya melakukan verifikasi. Maka itu, dia menyarankan agar KPU memberikan ruang untuk verifikasi bersama dan dibuka NIK keseluruhan dengan jaminan kerahasiaan data tak diumbar keluar.

"Kami serukan ayo duduk lagi sama-sama untuk tidak buru-buru sampai betul-betul zero toleransi terhadap pemilihan atau potensi pemilih ganda ini," kata Hinca pada rapat pleno terbuka KPU, Minggu (16/9).

Badan Pengawas Pemilu menyarankan agar DPT tidak diketok hari ini. Ketua Bawaslu, Abhan meminta proses pencermatan data diperpanjang sampai 20 hari ke depan.

"Kami rekomendasikan untuk diperpanjang sampai 20 hari ke depan," ucapnya.

Ketua DPP PKS Pipin Sofyan setuju dengan usulan Bawaslu. Namun dia menambahkan supaya KPU juga melakukan verifikasi faktual secara menyeluruh tanpa penetapan pleno yang terburu-buru. Mereka juga meminta data digital untuk provinsi Jawa Barat yang bisa diakses.

"Kemudian turun lapangannya verifikasi faktualnya harus betul-betul dilakukan di daerah dan terakhir NIK yang diberikan full sehingga parpol bisa secara akurat bisa menganalisis itu kami jamin data itu rahasia data itu bisa dijaga dengan sebaiknya," ujarnya ditemui di sela-sela rapat pleno. [

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menegaskan iklan di bioskop bukan kampanye terselubung calon Presiden petahana Joko Widodo. Menurutnya, dalam tayangan tersebut tidak ada visi dan misi dari pasangan calon.

Apa itu kampanye tertulis ada visi misi program? Sudah pernah lihat iklannya? Enggak ada kan visi misi," kata Rudiantara sebelum jadi pemateri di Rakernas Pro Jokowi (Projo) di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (16/9).

Dia juga menjelaskan iklan tersebut habis kontrak penayangan di bioskop pada saat penetapan capres dan cawapres pada 20 September 2018. Tetapi pihaknya akan melanjutkan kembali penayangan tersebut di beberapa media.

"Kontrak sampai 20 September. Tapi model penayangan seperti itu akan kami lanjutkan yang penting tidak bertentangan dengan regulasi," papar Rudiantara.

Kemudian dia pun meminta kepada publik agar kembali membaca arti kampanye itu sendiri. Dia menjelaskan dalam penayangan tersebut tidak ada unsur ajakan untuk memilih Jokowi.

"Makanya baca. Saya pelajari kampanye itu menginformasikan kepada publik. Kalau kampanye penggalangan secara terorganisir," tutur Rudi.

Iklan berjudul '2 Musim, 65 Bendungan' itu diputar sebelum penayangan film di bioskop. Untuk diketahui, iklan tersebut menampilkan pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani dan ditutup dengan kutipan dari Presiden Jokowi dan tagar MENUJUINDONESIAMAJU.

Lebih kurang 300 motor klasik berbagai tahun menjadi koleksi David Sunar Handoko (63). Tak hanya motor bermerek Harley Davidson keluaran lawas yang menjadi koleksinya, tetapi ada juga Vespa, Yamaha, Honda, Lambretta, Indian, Birmingham Small Arms (BSA), Norton, BMW, hingga motor Nimbus buatan Denmark.

Koleksi motor klasik tersebut disimpan oleh Handoko di museum pribadinya yang ada di Jalan KH Ahmad Dahlan no 88, Kota Yogyakarta. Museum itu dinamainya Museum Motor Merpati. Di bangunan berlantai 2, itulah koleksi motor Handoko tersimpan rapi.

Sepintas jika dilihat dari luar tak ada yang menyangka jika bangunan yang dulunya dipakai oleh Handoko sebagai dealer sepeda motor itu berisi harta karun yang tak ternilai harganya. Tetapi begitu kita masuk ke dalamnya, akan nampak berbagai kendaraan klasik.

Handoko menceritakan awal mula jatuh cinta pada motor klasik karena melihat pengendara motor klasik dengan cc besar terlihat sangat menikmati hobinya. Berawal dari hal itu Handoko kemudian memutuskan untuk membeli motor klasik.

"Pertama kali punya tahun 1989. Motor pertama saya saat itu Harley Davidson Sportster buatan tahun 1959. Waktu itu saya beli Rp 3,5 juta," ujar Handoko belum lama ini.

Handoko kian memantapkan diri untuk mengoleksi motor klasik saat dirinya berada di Kanada dan beberapa negara lainnya. Di negara itu, Handoko mendapatkan informasi jika motor klasik yang ada di negara itu ternyata berasal dari Indonesia.

"Indonesia itu surganya motor klasik. Banyak motor klasik masih tersimpan di Indonesia. Saat itu (tahun 90an) motor klasik belum semahal sekarang. Kemudian banyak kolektor dari luar negeri datang ke Indonesia dan memborong motor klasik. Motor-motor itu lalu dibawa pulang ke negara," ungkap Handoko.

Melihat kenyataan itu, Handoko pun bertekad untuk memborong motor klasik di Indonesia agar tak dibawa ke luar negeri. Handoko berharap agar motor klasik yang mewarnai sejarah Indonesia itu bisa terselamatkan, dan tetap bisa menjadi saksi perjalanan bangsa Indonesia.

"Akhirnya saya borong. Demi menyelamatkan aset Indonesia. Di internet (dijelaskan) negara terbanyak Harley itu Indonesia setelah Amerika. Karena Harley juga dipakai untuk militer dan polisi," urai Handoko.

Handoko pun kemudian memulai perburuannya mengumpulkan kuda besi berbagai jenis. Perburuan ini dilakukan dengan mencari ke pelosok-pelosok daerah.

Handoko menambahkan saat itu harga motor klasik belumlah semahal saat ini. Harganya pun masih berkisar ratusan ribu hingga jutaan rupiah saja.

Dalam mengoleksi motor Handoko tidak asal membeli. Ada sejumlah kriteria yang menjadi pertimbangan saat dirinya memutuskan membeli sebuah motor klasik.

"Kriterianya motor yang diproduksi terbatas atau sedikit. Kemudian motor yang sudah mencapai puncak kejayaan di zamannya. Selain itu juga motor yang dipakai untuk keperluan khusus, seperti polisi atau militer dan pejabat. Lalu motor bekas orang penting dan terkenal," pungkas Handoko.

Gelandang Persib Bandung, Atep berhasil mencetak gol setelah lama tenggelam menjadi penghangat bangku cadangan. Dalam laga melawan Arema FC pada pekan ke-21 Go-Jek Liga 1 bersama Bukalapak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (13/9/2018), Pemain berusia 33 tahun itu membuka keunggulan Persib saat menang 2-0 dari Singo Edan.

Berhasil mencetak gol, Atep sangat emosional. Ini bukti bahwa dirinya belum habis, dan masih bisa bersaing dengan banyak pemain bintang lainnya di Persib.

"Yang pasti alhamdulillah buat saya. Sangat bersyukur karena di pertandingan ini kami berhasil memetik tiga poin," ujar Atep membuka pembicaraan selepas pertandingan.

Gol pertamanya di Liga 1 musim ini seolah menjadi obat penawar dirinya yang lebih sering diparkir. Tapi, pemain yang pernah memperkuat Persija Jakarta ini mencoba tetap fokus.

"Saya senang luar biasa, karena baru mencetak gol lagi di Liga 1. Selama setengah musim ke belakang saya banyak di bangku cadangan," kata Atep.

Lebih lanjut, Atep mengatakan, pertandingan melawan Arema FC tidaklah mudah. Sebab, tim asal Malang itu memiliki kemampuan yang bagus, sehingga menyulitkan skuat Persib.

"Pertandingan berlangsung menarik karena yang kami hadapi adalah Arema. Mereka kuat, tapi kami sadar menang atas Arema itu sangat penting buat Bobotoh dan Persib," imbuh Atep.

Perasaan Jacksen F Tiago campur aduk usai anak asuhnya meraih hasil imbang kala bertandang ke markas PSM Makassar. Pelatih Barito Putera ini sedih gagal timnya mengamankan keunggulan mereka, tapi bersyukur bisa mendapat satu poin pada laga lanjutan Gojek Liga 1 bersama Bukalapak tersebut.

"Sesungguhnya, kami punya harapan mendapat hasil penuh tadi. Namun, saya tetap bersyukur atas satu poin yang kami dapat," ujar Pelatih Barito Putera, Jacksen F Tiago, pada Bola.net.

"Tidak pernah mudah dapat hasil seperti itu di Makassar," sambungnya.

Kendati bersyukur, pria yang karib disapa Jacko ini menyebut ada sejumlah hal yang masih perlu dibenahi anak asuhnya. Salah satunya, sambung pria asal Brasil tersebut, adalah fleksibilitas dalam bermain.

"Kami perlu meningkatkan variasi permainan dan manfaatkan kekuatan badan dari Marcel Sacramento," tuturnya.

Sebelumnya, Barito Putera sukses meraih satu poin kala berjamu ke kandang PSM Makassar. Pada pertandingan yang dihelat di Stadion Andi Mattalatta Makassar, Kamis (13/09), kedua tim berbagi angka 1-1.

Paulo Sitanggang membawa Barito Putera unggul lebih dulu pada menit ke-66. Sementara, gol penyelamat tuan rumah dicetak Ferdinand Sinaga pada menit 82.

Dengan tambahan satu poin ini, Barito Putera menempati posisi lima klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 33 poin. Sedangkan, PSM berada di posisi tujuh dengan koleksi 32 angka.

Lebih lanjut, Jacko tak ingin timnya terbawa euforia usai sukses mencuri satu poin pada lawatan mereka ke kandang PSM Makassar ini. Ia menyebut skuatnya harus segera mempersiapkan diri jelang menjamu Bali United, pekan depan.

"Pertandingan lain, perlu persiapan yang lain pula," ucap Jacko.

"Kalau mental mungkin hasil imbang ini cukup bagus. Namun, hal ini belum cukup untuk meraih sukses nanti," tandasnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani mengatakan, sudah 24 struktur Tim Kampanye Daerah (TKD) terbentuk dari 32 provinsi di Indonesia. Menurut dia, struktur tim dari setiap provinsi itu sedang disusun.

"Dari 32, maka sampai dengan pagi ini ada sekitar 24 provinsi, TKD tingkat Provinsi yang sudah terbentuk strukturnya. Dan Insyaallah satu dua hari ini, itu sedang disusun," kata Arsul di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (14/9).

Sekjen PPP ini mengatakan, sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepala daerah dilarang menjabat sebagai ketua tim pemenangan di daerah. Namun, dia memastikan kepala daerah tersebut tetap akan bergabung.

"Mereka tentu akan bergabung di TKD. Namun posisinya tentu tidak sebagai ketua TKD. Nanti apakah sebagai pengarah, sebagai penasehat, saya kira itu yang masih akan difinalkan. Kami pun nanti akan minta ketegasan dari KPU dan juga Bawaslu. Posisi yang paling tepat dan peran yang tidak melanggar aturan itu seperti apa, di luar mereka harus cuti saat kampanye," ujar Arsul.

Arsul menyebut salah satu kepala daerah menjadi timses Jokowi-Ma'ruf Amin yakni Gubernur Maluku terpilih Murad Ismail. Namun dia enggan menyebut nama lain kepala daerah menjadi timses Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Adalah enggak usah saya ini (sebutkan satu-per satu), tapi okelah saya kasih contoh Pak Murad Ismail. Itu Gubernur terpilih Maluku," ungkap Arsul.

Diketahui, sejumlah Kepala Daerah menyebutkan akan mendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Diantaranya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama wakilnya Uu Ruzhanul Ulum. Kemudian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan wakilnya Taj Yasin Maimoen. Ada pula Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan yang terpilih Khofifah Indar Parawansa.

Ada Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakilnya Cok Ace, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.

Selain itu, ada Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pilkada Maluku Utara 2018, Rivai Umar.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat tersulut dengan pernyataan Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang meminta Gubernur tidak ikut campur urusan Pilpres. Kang Emil sapaan akrabnya meminta Sandiaga bercermin diri. Setelah pernyataan itu Sandiaga meminta maaf jika Emil tersinggung.

Polemik antar keduanya tampaknya bakal berakhir baik. Keduanya memastikan hubungan pertemanan masih terjalin baik. Emil menyebut Sandiaga Uno adalah sahabatnya dan kerap berdiskusi tentang banyak hal. Termasuk ketika Sandiaga mengikuti Pilgub DKI Jakarta. Saat itu, Sandiaga kerap datang dan menemui Ridwan Kamil di Pendopo Wali Kota Bandung.

"Saya (ketika masih menjabat Walikota Bandung) membantu beliau, memberi tips menang. sok tanyain ke beliau," katanya saat ditemui di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jumat (14/9).

EMil melanjutkan, pernyataan yang bernada kritik kepada Sandiaga terkait dukungan kepada salah satu calon di Pilpres adalah bentuk menjaga hubungan baik dalam berbagai kondisi.

"Itu bagaimana saya menghormati beliau, hanya poinnya kita latih masyarakat ini dengan sebuah situasi yang sesuai aturan. Kan saya bilang, kalau tidak sesuai aturan jangan dilakukan, kalau sesuai aturan jangan dilarang karena itu adalah sebuah hak," jelasnya.

Ridwan Kamil menyambut niat Sandiaga Uno yang ingin bertemu dengannya. Apalagi, hubungan baik tidak hanya terjalin antara mereka, tapi juga antar istri mereka.

"Kalau Pak Sandi mau bertemu, Saya tunggu di Bandung. Dengan senang hati. Beliau sahabat saya, istrinya juga sahabat istri saya," katanya.

Untuk diketahui, perang pernyataan di media bermula ketika Sandiaga mengimbau para Gubernur tidak ikut campur dalam pemilihan presiden. Gubernur harus fokus membangun daerahnya.

"Mereka justru harus persatukan dan memastikan agenda pembangunan khususnya ekonomi yang sedang turbulensi ini tidak terganggu. Pilpres itu semua masyarakat punya referensinya, dan punya jalan yang panjang 7,5 bulan. Kalau semua memikirkan pilpres, siapa yang akan bangun daerah?" Katanya di kawasan Glodok, Jakarta, Selasa (11/9).

Menanggapi pernyataan itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan bahwa dukungannya kepada Joko Widodo tidak menyalahi aturan. Dia meminta Sandiaga Uno tidak usah mempermasalahkan kepala daerah mendukung calon di Pilpres 2019.

Menurut Ridwan Kamil, apa yang diminta Sandiaga Uno bertolak belakang dengan apa yang dilakukan saat Pemilihan Kepala Daerah. Saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno dinilai aktif mendukung pasangan calon gubernur di sejumlah wilayah.

"Ya bercermin saja lah, pak Sandiaga Uno waktu Pilgub Jateng kampanye untuk Sudirman Said, di Jabar Pak Sandiaga Uno kampanye untuk pasangan Asyik (Sudrajat-Syaikhu)," katanya usai menghadiri acara di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (12/9).

Pria yang akrab disapa Emil ini pun menegaskan bahwa hal-hal yang tidak boleh dilakukan seorang kepala daerah dalam mendukung calon di pesta demokrasi itu membawa institusi atau kewilayahan.

"Selama tidak melanggar UU tidak ada masalah. Itu hak politik pribadi kan. Yang gak boleh iti bawa-bawa institusi, bawa-bawa gubernur, bawa-bawa kewilayahan. Sebelum memberikan statement berkaca kepada pengalaman pribadi," jelasnya.

Menanggapi itu, Sandiaga menegaskan bahwa imbauan agar Kepala Daerah tidak sibuk mengurusi capres ditujukan untuk kepala daerah dari partai yang mengusungnya. Dia meminta maaf jika ada kepala daerah yang tersindir.

"Saya klarifikasi, pernyataan (imbauan) itu kami tujukan untuk (kepala daerah terpilih yang diusung partai) koalisi Prabowo-Sandi. Kami memutuskan kepala daerah yang terpilih dalam koalisi fokus membangun daerahnya," ujar Sandiaga Uno di sela kunjungannya ke Kabupaten Bandung Barat, Kamis (13/9).

Sandiaga mencontohkan, imbauan itu disampaikan untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang diminta untuk fokus membenahi masalah di Jakarta.

"Seandainya pak Ridwan Kamil merasa tersindir, saya mohon maaf. Ini bukan ditujukan untuk pak Ridwan Kamil. Ini ditujukan Gubernur, Bupati atau walikota yang ada di koalisi kami," terangnya.

Kubu pasangan capres-cawapres Jokowi Widodo dan KH Ma'aruf Amin tak khawatir bila ijtima ulama mendukung capres pesaingnya yakni Prabowo-Sandiaga Uno. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menyikapi santai. Dia menyebut dukungan ijtima ulama tidak berpengaruh untuk memenangkan Pilpres 2019.

Ijtima ulama II, bakal berpengaruh? Saya kira tidak. Kita menyikapi itu normatif saja, itu hak warga negara untuk berkumpul mengeluarkan ekspresinya," katanya di markas TKN, Jl Cemara No 19, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/9).

Menurutnya masih ada ulama yang mendukung Jokowi dan KH Ma'aruf Amin. Dia menilai forum ijtima ulama tidak mewakili seluruh ulama untuk menentukan dukungan politik.

"Toh kalau kita bicara ulama, itu kan tidak kemudian dalam arti tunggal. Bahwa ada sebagian ulama kita yang berkumpul memberi dukungan pada paslon tertentu ya itu boleh boleh saja," ucap Arsul.

Arsul pun mengerucut pada ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) yang jumlah ulamanya lebih banyak. Dari situ, Arsul optimis NU bakal melabuhkan dukungan politik kepada Jokowi dan KH Ma'aruf Amin.

"Yang kita lihat misalnya kalau NU, dari sisi namanya saja itu sudah kebangkitan para ulama, itu kan ulamanya jauh lebih besar kalau dari jumlah. Itu tentu dukungannya karena ini pimpinannya alim ulama di NU, pasti jauh lebih mengerucut ke Jokowi - Ma'aruf," ucap Legislator komisi III DPR itu.

Keputusan pemerintah untuk mengubah nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid menuai pro dan kontra. Sebab kabarnya, seiring keputusan itu, prasasti peninggalan Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal dihapus.

Mendengar kabar itu, Ketum Demokrat tersebut pasrah. Menurut dia, memang sudah sewajarnya sejarah manusia dihapus oleh manusia lainnya.

"Saya berpendapat prasasti dan jejak sejarah seseorang dapat dihapus oleh manusia yang lain, kapan saja dan dimana saja. Namun, saya sangat yakin, catatan Allah SWT tidak akan pernah bisa dihapus," kata SBY.

Di tengah ramainya polemik Bandara Lombok, rupanya sebelumnya juga sudah ada perubahan nama Bandara yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Yakni Bandara Silangit di Tapanuli Utara.

Bandara tersebut diresmikan oleh SBY pada tahun 2005. Kemudian pada November 2017, Presiden Jokowi meresmikan terminal Bandara Silangit. Jokowi juga minta landasan pacu diperbesar jadi 3000 meter, sebelumnya 2.650 meter.

Selanjutnya, pada 8 September 2018 lalu, pemerintah juga memutuskan untuk mengubah nama Bandara Silangit menjadi Sisimangaraja XII. Perubahan ini dilakukan Kemenhub atas persetujuan Presiden Jokowi dan bupati beserta DPRD setempat. Perubahan itu ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1404 Tahun 2018.
.
Perubahan nama itu pun membuat Wasekjen Demokrat Jansen Sitindoan bereaksi. Dia khawatir, prasasti tanda tangan SBY di bandara tersebut juga akan dihilangkan.

"Karena niatan mau menghilangkan prasasti di bandara Lombok maka ini foto bandara Silangit di kampung kami orang Batak yang diresmikan Pak SBY pada Maret 2005! SBY yang membangun dan membuka, Jokowi yang mengembangkan. Itulah kesinambungan. Saya belum cek prasasti ini masih ada atau tidak," tulis Jansen lewat akun Twitter-nya, @jansen_jsp dikutip merdeka.com, Rabu (12/9).

Dalam cuitannya, Jansen mengunggah foto SBY meresmikan Bandara Silangit. Di situ juga tampak warga membentangkan spanduk besar, berterima kasih atas pembangunan yang dilakukan oleh SBY.

Bandara Silangit mulai dibangun sejak masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1995 ada penambahan luas landasan pacu dari 900 meter menjadi 1.400 meter. Selanjutnya tahun 2005, SBY meresmikan pengoperasian bandara tersebut.

Pada tanggal 18 Januari 2011, Bandara Silangit didatangi oleh Presiden SBY beserta rombongan yang menggunakan pesawat Boeing 737-500. Dengan kedatangan Presiden tersebut, dinyatakanlah bahwa Bandara Silangit telah sanggup melayani pesawat sekelas A320, A320neo, A330, & B737 Next Generation, & MAX.

Bakal calon Wakil Presiden, Sandiaga Uno berencana menemui Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Hal itu dilakukan untuk membuat suasana politik kembali nyaman.

Hal itu disampaikan Sandiaga Uno di sela kunjungannya ke Kabupaten Bandung Barat, Kamis (13/9).

"Saya ingin nemuin. Cuma beliau sibuk karena baru bertugas (jadi Gubernur Jabar). Tapi saya akan minta waktu," ucap Sandiaga.

Inisiatif bertemu itu dilandasi karena tidak ingin ada distorsi yang bisa mengganggu hubungan baik yang selama ini terjalin. Sandi dan Ridwan Kamil sempat berselisih di media. Ridwan minta Sandiaga ngaca karena larang kepala daerah ikut dukung di Pilpres 2019.

"Pesan dari Pak Prabowo harus damai, jangan saling menyerang. Gunakan kesempatan untuk merangkul demi kemajuan dan kemaslahatan," jelasnya.

Sandiaga menyebut bahwa hubungannya dengan Ridwan Kamil adalah teman baik, sering berkomunikasi yang disisipi bercanda. Salah satu orang yang menyarankannya menggunakan peci adalah Ridwan Kamil.

"Kami bersahabat. Kita sudah sangat sering berkomunikasi. Sering ngusulin saya pakai kopiah (peci), katanya biar nambah kegantengan 30-35 persen," ucap Sandi sambil tertawa.

Seperti diketahui, keduanya sempat adu statement di media. Yang jadi soal adalah tentang imbauan Sandi yang meminta kepala daerah untuk tidak mendukung Capres.

Meski sudah diklarifikasi bahwa imbauan itu berlaku untuk kepala daerah terpilih yang diusung oleh partai Koalisi Prabowo-Sandi, namun Ridwan Kamil sudah terlebih dahulu menanggapinya.

Ridwan Kamil menegaskan, dukungannya kepada Joko Widodo tidak menyalahi aturan. Ia pun meminta Sandiaga Uno tidak usah mempermasalahkan kepala daerah mendukung calon di Pilpres 2019.

Menurut Ridwan Kamil, apa yang diminta Sandiaga Uno bertolak belakang dengan apa yang dilakukan saat Pemilihan Kepala Daerah. Saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno dinilai aktif mendukung pasangan calon gubernur di sejumlah wilayah.

"Ya bercermin saja lah, pak Sandiaga Uno waktu Pilgub Jateng kampanye untuk Sudirman Said, di Jabar Pak Sandiaga Uno kampanye untuk pasangan Asyik (Sudrajat-Syaikhu)," katanya usai menghadiri acara di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (12/9).

Pebalap Yamaha, Valentino Rossi mengaku heran dengan posisi ketiga klasemen sementara MotoGP 2018 yang dipegangnya di saat ia mengalami banyak masalah bersama Yamaha musim ini.

Rossi sering mengeluh sejak awal musim MotoGP 2018. Keluhan Rossi tentang performa motor Yamaha tetap terdengar hingga balapan akhir di MotoGP San Marino.

Rossi menganggap motor Yamaha miliknya belum bisa mengantarnya jadi juara seri lantaran performanya belum konsisten. Meski demikian Rossi saat ini ada di posisi ketiga klasemen, bahkan sebelumnya sempat ada di posisi kedua.


Rossi mengakui bahwa peluang juara dunia musim ini sudah nyaris tertutup untuk dirinya. Meski demikian, Rossi bertekad akan berjuang di sisa enam seri balapan yang ada.

"Kami harus tetap konsentrasi dan memberikan kemampuan maksimal karena dalam klasemen kejuaraan, secara ajaib saya ada di posisi ketiga."

"Sejatinya saya tak mengerti mengapa saya bisa ada di posisi ketiga," kata Rossi seperti dikutip dari Motorsport.

Keberhasilan Rossi ada di posisi ketiga, setelah sebelumnya sempat di posisi kedua, tak lepas dari kesialan yang dialami Andrea Dovizioso di beberapa seri dan baru bangkitnya Jorge Lorenzo di sejumlah seri terakhir.

Ketika performa Dovizioso kembali ke level terbaiknya, ia bisa mengejar Rossi. Bahkan bila Lorenzo tak mengalami kecelakaan di San Marino, Rossi kini ada di posisi keempat.

"Sangat sulit untuk bertahan di posisi ketiga, namun kami punya target dan berusaha untuk bertahan. Kami tak jauh dari Dovizioso dan punya keunggulan poin atas Lorenzo dan Maverick Vinales."

"Menilik hal tersebut, kami masih punya target penting untuk dikejar," ujar Rossi.

Balapan MotoGP 2018 berikutnya adalah MotoGP Aragon pada 23 September. Balapan MotoGP Aragon bisa disaksikan lewat l