BERITA LIVE

Edinson Cavani adalah predator yang mematikan. Portugal sudah merasakan kebuasannya saat dikalahkan Uruguay di babak 16 besar Piala Dunia 2018.

Uruguay menang 2-1 di Fisht Stadium Sochi, Minggu (01/7). Cavani memborong dua gol Uruguay ke gawang Portugal.

Bermain selama 74 menit sebelum digantikan Cristhian Stuani akibat cedera, Cavani tercatat hanya mendapatkan tiga peluang. Namun dari tiga shots itu, dua mampu dikonversi oleh Cavani menjadi gol.

Dalam laga ini, efektivitas Cavani di depan gawang menjadi poin plus baginya. Dia pun terpilih sebagai Man of the Match.

Statistik Edinson Cavani (Uruguay) vs Portugal
Main: 74 Menit
Tembakan: 3
Tembakan tepat sasaran: 2
Gol: 2.

Dari tiga shots Cavani, dua di antaranya on target. Dua shots on target itu semuanya mengoyak gawang Portugal.

Cavani membuka keunggulan Uruguay di menit 7 usai menyambar crossing sang partner Luis Suarez. Portugal sempat menyamakan skor melalui Pepe di menit 55, tapi Cavani mampu mencetak gol keduanya di menit 62.

Gol kedua Cavani ini tercipta dari assist Rodrigo Bentacur, dan menjadi gol penentu kemenangan Uruguay. La Celeste lolos dan akan menghadapi Prancis di perempat final.

Persebaya Surabaya membuka opsi untuk merekrut pelatih fisik menyusul banyaknya pemain yang dibekap cedera. Rencana itu bahkan menjadi salah satu pembicaraan manajemen dengan tim pelatih dalam evaluasi menjelang paruh musim.

Ancaman cedera menimpa Persebaya sejak bergulirnya kompetisi Go-Jek Liga 1 bersama Bukalapak. Berawal dari cedera Muhammad Hidayat, Rachmat Irianto, Otavio Dutra hingga cedera yang menimpa penyerang asing, David da Silva.

"Bisa saja [mendatangkan pelatih fisik]. Kemarin, itu yang menjadi komunikasi di kita juga," ungkap Manajer Persebaya, Chairul Basalamah.

Namun Persebaya sebenarnya sudah memiliki fisioterapis yang biasa melakukan perawatan terhadap pemain. Mereka melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi agar Rendi Irwan dan kolega terhindar dari cedera.

"Kalau di kita sebenarnya lebih berbeda, fisioterapis kita melakukan tindakan preventif untuk pencegahan cedera dan sebagainya. Tapi memang kondisi Liga dan semuanya berbeda," imbuhnya.

Abud -sapaan akrabnya- mencontohkan ketika Persebaya harus mempersiapkan diri menghadapi Persija. Ketika tim sudah dalam peak performance, pertandingan dibatalkan sehingga dapat mengganggu kondisi pemain.

"Kemarin sebenarnya kita komplit waktu di Bantul, terus kemudian gak bisa, break lagi, atur lagi, kan gak mudah. Ketika pelatih men-set peak performance kemudian gak jadi, menjaganya juga tidak mudah," pungkasnya.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menganggap kesuksesan penyelenggaraan pilkada serentak di 171 daerah menjadi modal penting bagi penyelenggaraan Pilpres 2019 mendatang. Pramono menilai jika penyelenggaraan Pilkada serentak di 17 propinsi berlangsung secara baik, aman dan tentram.

"Luar biasa, dari 171 pilkada berlangsung dengan aman tentram, baik. Sampai nanti realcount dan penetapan berjalan dengan baik. Ini proses pendewasaan demokrasi. Ini penting untuk Indonesia untuk mendapatkan perhatian dunia dalam hal pelaksanaan demokrasi," ujar Pramono di UGM, Sabtu (30/6).

Pramono menerangkan hasil Pilkada haruslah dihormati oleh siapapun. Seandainya ada keberatan terkait Pilkada, Pramono mengatakan sudah ada mekanisme yang mengatur bagaimana keberatan disampaikan.

"Rakyat sudah memilih dan pilihan itu harus dihormati oleh siapapun. Kalau ada ketidakpuasan yaitu bisa menggugat ke MK," ungkap Pramono.

Pramono menambahkan ketakutan adanya ketidaknetralan saat penyelenggaraan Pilkada pun hingga saat ini tak terbukti. Pilkada, lanjut Pramono berjalan dengan terbuka, transparan dan netral.

"Ya bahwa ada insiden-insiden di lapangan pasti ada nggak bisa semua berjalan mulus, tapi melihat secara general menyeluruh prosesnya baik dari hasilnya, prosesnya itu berlangsung baik," tutup Pramono.

PDIP mengalami kekalahan di 11 Provinsi dalam Pilkada serentak 2018. Namun, kekalahan ini dinilai tak bisa disebut sebagai hambatan kemenangan Joko Widodo di Pilpres 2019 nanti.

Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan, kandidat-kandidat yang mengalahkan jagoan-jagoan PDIP di pilkada juga banyak yang bukan kader partai nonpemerintah. Beberapa di antaranya bahkan punya kedekatan personal dengan Jokowi.

Dia mencontohan, Pilkada Jawa Timur dan Jawa Barat. Hasil hitung cepat, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak memenangkan Pilkada Jatim dan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum di Jawa Barat.

"Bu Khofifah bisa jadi kabar baik bagi Pak Jokowi, karena Khofifah kan bukan kader partai. Ridwan Kamil juga walaupun diusung NasDem, tapi kan tidak ada deklarasi kalau dia jadi kader (NasDem)," jelas Pangi kepada wartawan, Sabtu (30/6).

Selain itu, secara personal Khofifah dan Ridwan Kamil memiliki kedekatan dengan Jokowi.

"Ganjar sudah dipegang, Khofifah mungkin sudah ada deal-deal saat berhenti jadi menteri. Ridwan Kamil juga pernah mengatakan, kalau saya terpilih saya siap memenangkan Jokowi di Jawa Barat. Jadi saya pikir Pak Jokowi masih aman. Tinggal bicara tentang cawapres," ujarnya.

Jika Jokowi aman, bagaimana dengan calon-calon lain, termasuk calon-calon dari luar partai?

Pangi berpendapat, calon-calon yang berasal dari Partai Politik masih memiliki banyak peluang. Dia menegaskan, tidak ada korelasi mutlak antara Pilkada dengan Pilpres. "Kecuali calon-calon dari luar partai agak sulit," tegasnya.

Sejumlah calon dari luar partai yang disebut-bakal bakal ikut meramaikan Pilpres 2019, antara lain Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo, Chairul Tanjung, dan lainnya.

"Peluang dilirik partai, saya lihat belum ada. Kalau komunikasi, penjajakan itu biasa, tapi yang serius enggak ada," sambungnya.

Alasan partai tidak tertarik dengan tokoh-tokoh dari luar, sebab mereka memiliki calon yang sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari.

"Walaupun PKS dengan Pak Prabowo misalnya, apa PKS akan rela memberikan kursinya ke Pak Gatot Nurmantyo. Saya pikir tidak, lebih baik untuk 9 kadernya yang diusulkan jadi cawapres Prabowo," demikian halnya PAN. Menurut Pangi, PAN memiliki Amien Rais yang juga masih berambisi maju.

"Jadi kursi mana yang mau dipakai calon-calon ini, termasuk Pak Gatot? Satu aja partai dapat itu sudah jadi modal, tapi ini satu pun enggak ada. Jadi kendalanya kan partai politik. Selain elektabilitas juga rendah," tutup dia.

 Anggota Bawaslu Provinsi Papua Jamaluddin berpandangan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penerapan sistem noken dalam pemilu di Papua, khususnya pada 14 kabupaten wilayah Pegunungan Tengah.

Jamaluddin yang baru tiga hari dilantik sebagai anggota Bawaslu Provinsi Papua itu mengatakan penerapan sistem noken dalam penyelenggaraan pesta demokrasi entah itu pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, maupun pemilu Presiden di wilayah Pegunungan Tengah Papua terbukti banyak memantik permasalahan seperti terjadinya konflik horizontal antarkelompok warga.

"Menurut kami perlu ada evaluasi penggunaan sistem noken baik karena landasan hukumnya masih perlu dilengkapi tetapi juga mengingat banyaknya konflik yang terjadi di Papua selama penyelenggaraan Pemilu, terutama Pilkada," kata Jamaluddin di Timika, Sabtu (30/1) seperti dilansir Antara.

Sistem noken, lanjut dia, merupakan kearifan lokal dalam pemilu di Papua, namun hal itu belum secara menyeluruh mewakili hak suara rakyat dalam menentukan calon pemimpin daerah.

Sistem noken memakai keterwakilan lewat kuasa para kepala kampung atau kepala suku sehingga potensi suara yang ada di masyarakat berpeluang dihilangkan dan sudah pasti ada yang tidak bisa menyalurkan haknya sesuai pilihan hati.

Jamaluddin mengatakan sesuai Putusan Nomor 47-81 Mahkamah Konstitusi Tahun 2009, penerapan sistem noken dalam Pemilu di Papua hanya diberlakukan pada 14 kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah (wilayah adat Laa-Pago dan Mee-Pago) dengan syarat jika masyarakat belum memahami pemungutan suara melalui sistem pencoblosan dan juga karena pertimbangan kesulitan geografis.

Seharusnya pascaterbitnya Putusan MK Nomor 47-81 Tahun 2009 itu diikuti dengan amandemen undang-undang yang mengatur tentang Pemilu.

"Namun kenyataan yang terjadi sampai sekarang, semenjak 2009 itu tidak ada satupun undang-undang yang mengatur tentang pemilihan yang diperlakukan secara khusus di daerah yang khusus (Papua diberlakukan Otonomi Khusus)," ujarnya.

"Justru sistem noken itu malah diatur dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2013 saat Pemilihan Gubernur Papua dan PKPU Nomor 10 Tahun 2017. Secara hukum tata negara, ada satu jenjang peraturan yang dilangkahi," sambung Jamaluddin.

Ia berharap kondisi itu perlu disikapi secara bersama oleh Pemerintah bersama DPR RI agar ke depan penerapan sistem noken dalam Pemilu di Papua diatur dengan UU agar kearifan lokal yang perlu dilestarikan tersebut perlu diatur lebih baik lagi.

Di luar dari 14 kabupaten wilayah Pegunungan Tengah Papua, katanya, belum ada aturan atau pertimbangan hukum untuk diterapkan sistem noken dalam penyelenggaraan Pemilu, entah Pemilu Legislatif, Pemilu Kepala Daerah maupun Pemilu Presiden.

Namun, fakta lapangan menemukan ada banyak daerah di luar 14 kabupaten wilayah Pegunungan Tengah Papua itu juga menerapkan sistem serupa seperti sistem ikat suara atau sistem bungkus suara lantaran masyarakat setempat memandang bahwa sistem tersebut juga diakui oleh Putusan MK Nomor 47-81 Tahun 2009.

"Sekarang ini menurut kami penerapan sistem noken sudah dilakukan secara serampangan. Seperti halnya di Mamberamo Raya yang masuk wilayah adat Tabi, sistem noken juga diberlakukan karena menurut mereka itu bagian dari sistem noken yang diakui oleh putusan MK. Makanya hal ini perlu dilakukan evaluasi menyeluruh," kata Jamaluddin.

Wasekjen PDIP Eriko Sutarduga mengaku banyak pihak yang berusaha memecah koalisi pendukung Joko Widodo. Bahkan ada juga upaya memecah PDIP dengan Jokowi.

"Kami kan sudah lihat ini banyak pihak juga yang ingin memecah. Ingin memecah koalisi ini, bahkan ingin memecah hubungan PDIP dengan Pak Jokowi," ujar Eriko di kantor DPP PDIP, Jumat (29/6).

Salah satu isu yang berhembus adalah Partai Golkar keluar koalisi dan bergabung dengan Partai Demokrat. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan berharap pertemuan Jusuf Kalla dengan Susilo Bambang Yudhoyono membuka peluang terbentuk poros alternatif Golkar-Demokrat.

Eriko menegaskan hubungan koalisi dengan Golkar terjalin baik. Dia mengatakan hubungan PDIP dengan partai koalisi, juga dengan Jokowi tidak akan terpengaruh oleh prasangka-prasangka demikian.

"Bagi kami tidak akan terpengaruh upaya memecah belah hubungan di koalisi dan juga hubungan dengan Pak Jokowi dan PDIP," imbuhnya.

Dia berharap koalisi saat ini terus terjaga sampai mengantarkan Jokowi di 2019. Namun, PDIP pun tak bisa mempengaruhi strategi partai lain apabila memiliki pandangan berbeda.

"Kita harapkan, tetapi kita tidak menutup partai punya strategi lain. Kan boleh saja, tidak ada larangan berubah strategi itu tergantung masing-masing partai," kata dia.

Eriko menyebut upaya menggoncang hubungan PDIP dengan Golkar terjadi karena elektabilitas keduanya tinggi. Juga, ada yang ingin menarik Golkar karena memiliki kursi besar untuk melengkapi ambang batas pencalonan presiden.

"Ini yang mungkin supaya wajar sajalah ada yang ingin ambil porsi lebih besar inikan terkait elektoral threshold, parliamentary threshold," tutupnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Pilkada Serentak 2018 terlaksana dengan baik dan lancar. Pihaknya juga masih menunggu hasil real count (hitung nyata) bukan hitung cepat (quick count).

Dia mengatakan hasil suara Pilgub di beberapa provinsi yang di luar dugaan juga berpengaruh karena ketokohan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yakni Prabowo efek.

"Ada beberapa hal yang menarik yang saya kira ini menunjukkan optimisme bahwa Prabowo efek itu cukup tinggi. Tentu saja ada pengaruh pengaruh lain, mesin partai, tokoh tokoh, ulama, habib yang telah berperan penting dalam bentuk partisipasi dalam demokrasi," kata Fadli saat ditemui di Universitas Bung Karno, Jl Kimia, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/6).

Untuk Pilgub Jawa Barat, Gerindra berharap tak ada kecurangan. Partai berlambang burung garuda ini masih menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab perbedaan hasil suara Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum dan Sudrajat-Akhmad Syaikhu berbeda tipis sekitar 3%.

"Khusus di Jabar saya kira kita masih menunggu karena ini masih perbedaannya tipis dalam hitungan kami di Gerindra maupun di PKS. Secara real count dari C1 yang ada itu masih menunjukkan bahwa pasangan Sudrajat-Syaikhu memimpin tipis. Nanti kita lihat lah hasilnya, kita bandingkan, yang paling penting di dalam perhitungan ini jangan sampai ada kecurangan kecurangan," imbuh Fadli.

"Nanti kalau kita sudah melakukan verifikasi siapapun yang terpilih tentu ini suatu kenyataan politik yang merupakan pilihan rakyat," tambahnya.

Melihat hasil Pilkada saat ini, bagi Fadli, gambaran masyarakat sudah menginginkan adanya pemimpin baru di Pilpres 2019. Sebab, walau Gerindra kalah suara di Pilgub, tapi di Pilbup dan Pilwalkot pihaknya mengantongi suara yang lumayan.

"Sudah sangat menginginkan. Kami walaupun di gubernur dari sisi yang didukung tidak terlalu banyak tapi di Bupati dan Walikota, 40-50 persen saya kira masih dihitung. Terutama di Jabar dan Jateng," ucap Fadli.

"Kalau kita bisa lihat calon yang tadinya mungkin elektabilitasnya dibilang dari nol, kita perjuangkan ternyata efek untuk 2019 ganti Presiden itu mempunyai dampak yang besar, masyarakat ingin pemimpin baru. Itu jelas saya kira tergambar dari hasil Pilkada itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR ini juga tak kecewa soal partainya yang berada di peringkat bawah dari rilis sejumlah lembaga survei. Baginya, hal membanggakan adalah soal kader asli partai yang diusung dan bukan sekedar mendukung.

"Kan kalau mau melihat itu bukan masalah berapa banyak yang didukung. Tapi kader kader asli, kan banyak juga yang bukan kader asli," tandasnya.

Dua bandara di Jawa Timur yaitu Bandara Blimbing Sari di Banyuwangi dan Bandara Notohadinegoro Jember ditutup akibat sebaran debu vulkanik erupsi Gunung Agung di Karangasem, Bali.

Notice to Airmen (Notam) atau Informasi-informasi yang baru dan mengenai keadaan, perubahan atau situasi suatu bandara udara kedua bandara tersebut telah dikeluarkan terkait dengan erupsi Gunung Agung. Notam dikeluarkan oleh Kemenhub.

"Selain Bandara Ngurah Rai Denpasar, informasinya dua bandara di Jawa Timur ditutup estimasi sampai pukul 17.00 WIB," kata Kepala Humas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Hary T Djatmiko seperti dilansir dari Antara, Jumat (29/6).

Pantauan BMKG melalui satelit Himawari mencatat pergerakan debu vulkanik Gunung Agung di Karangasem, hingga pukul 05.00 WITA mengarah ke barat daya dan barat menjauhi Pulau Bali.

"Berdasarkan data observasi Stasiun Meteorologi Kelas I Ngurah Rai Denpasar tidak teramati adanya abu vulkanik," ujar Hary.

Berdasarkan pengamatan hingga pukul 24.00 WITA cuaca di kawasan tersebut mendung dan hujan serta angin bertiup lemah ke arah barat. Sebelumnya Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai resmi ditutup sejak Jumat pukul 03.00 WITA hingga 19.00 WITA menyusul hembusan Gunung Agung yang terus menerus mengeluarkan asap dan abu vulkanik.

Gunung Agung mengeluarkan asap sejak Kamis (28/6) pukul 10.30 WITA hingga Jumat dini hari menyebabkan hujan abu di bagian barat hingga barat daya. Penutupan bandara diputuskan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Erupsi Gunung Agung pada Jumat dini hari pukul 00.05 WITA. Evaluasi akan diadakan kembali Jumat pukul 12.00 WITA.

Penutupan bandara dilakukan karena mengutamakan alasan keamanan. Beberapa maskapai penerbangan juga telah memutuskan pembatalan penerbangan karena alasan keamanan pada Kamis (28/6).

Penerbangan yang dibatalkan, baik keberangkatan maupun kedatangan sebanyak 48 penerbangan dengan 8.334 penumpang, diantaranya penerbangan internasional sebanyak38 penerbangan dengan 6.611 penumpang dan penerbangan domestik 10 penerbangan dengan 1.723 penumpang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan akan tetap melantik pasangan calon kepala daerah yang memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 meski calon kepala daerah bersangkutan menyandang status tersangka.

"Tersangka calon pilkada yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dilantik sesuai jadwal pelantikan yang telah ditentukan. Posisinya bisa berubah kalau sudah ada kekuatan hukum tetap," terang Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/6).

Ditekankan, semua calon kepala daerah yang menyandang status tersangka ataupun terdakwa suatu kasus, namun perolehan suaranya tertinggi dalam pilkada tetap dilantik sepanjang kasusnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Nantinya jika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, baru kepala daerah bersangkutan dilakukan pemberhentian.

"Tahun-tahun silam juga demikian, ada yang dilantik ditahanan, begitu ada keputusan hukum tetap bersalah ya langsung diberhentikan. Proses hukum tetap berjalan, baik itu di KPK maupun di Kejaksaan," kata Tjahjo.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar menjelaskan, aturan calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih dalam pilkada dan berstatus tersangka diatur dalam Pasal 164 ayat (6), (7), dan (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota," terangnya merujuk Pasal 64 ayat (6).

Pada ayat (7), disebutkan bahwa dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Kemudian pada ayat (8), disebutkan bahwa dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Bahtiar juga menjelaskan pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota atau wakil bupati/wakil walikota yang terpilih dalam pelaksanaan Pilkada, apabila berstatus menjadi tersangka pada prinsipnya penanganan hukum menjadi ranahnya para penegak hukum terus berlanjut prosesnya. Sementara proses demokrasi melalui Pilkada ranahnya penyelenggara dalam hal ini KPU, dan secara administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi ranahnya Pemerintah dalam hal ini Kemendagri.

"Semua calon KDH/WKDH yang kebetulan berstatus sebagai tersangka/terdakwa yang menang Pilkada sepanjang belum mempunyai kekuatan hukum tetap akan dilantik sebagai KDH/WKDH sampai yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika kemudian diputus dan dinyatakan bersalah baru diganti. proses hukum tetap jalan, baik oleh KPK maupun Kejaksaan," ungkapnya.

Ditekankan pula bahwa pelantikan tersebut dilakukan semata-mata karena menjalankan perintah UU Pilkada, Pasal 164 ayat (6), ayat 7 dan ayat (8). Sedangkan proses hukum pidana yang sedang dijalani calon kepala daerah bersangkutan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan pihaknya tetap menjunjung tinggi proses hukum yang ada.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan pengalamannya mengendarai mobil Proton (Perusahaan Otomobil Nasional Malaysia) bersama Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad ketika berkunjung ke Malaysia pada 2015. Saat itu Mahathir merupakan Chairman Proton. Dengan kecepatan tinggi Jokowi dibawa ngebut bersama Mahathir.

"Saya ingat betul tahun 2015 saat saya berkunjung ke Malaysia ke Kuala Lumpur diajak oleh Bapak Tun Mahathir untuk test drive mobil Proton disetiri sendiri oleh Bapak Tun Mahathir dengan kecepatan 180 km per jam, sangat cepat sekali," kata Jokowi sambil tertawa mengenang hal tersebut di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/6).

Walaupun dibawa dengan kecepatan 180 km/jam, Jokowi mengaku tidak takut. Sebab, dia tidak meragukan kelihaian Mahathir mengendarai mobil pabrikan Malaysia tersebut.

"Tapi saya tidak takut saya tidak khawatir karena drivernya adalah Bapak Tun Mahathir. kalau drivernya bukan beliau saya kira-kira saya takut," papar Jokowi.

Tidak hanya Jokowi yang ingat dengan kenangan itu. Mahathir yang berada di sebelah Jokowi mengaku takut ketika membawa Jokowi. Pasalnya, kata dia, ketika itu dia bukan menjabat menjadi perdana menteri.

"Saya merasa takut bila menyetiri Presiden karena saat itu saya bukan Perdana Menteri. saya jadi test driver, jadi lakukan saja dan kita gunakan test track, dan berbelok-belok," kata Mahathir sambil tersenyum.

Penyerang Persebaya Surabaya, David da Silva terus mendapatkan perawatan intensif untuk pemulihan cederanya. Bahkan striker asal Brasil harus ke Jakarta untuk proses pengobatan lebih lanjut.

David da Silva mengalami cedera pada pangkal paha dan harus absen membela Green Force dalam tiga pertandingan terakhir. Cedera itu dialami setelah eks Bhayangkara FC tersebut berbenturan dengan bek Madura United, OK John.

"Dia [David da Silva] lagi ke Jakarta untuk periksa lagi, kita lihat. Semoga bisa lebih cepat dari yang kita pikir," ungkap Pelatih Persebaya, Alfredo Vera usai memimpin latihan.

Selain David, bek Persebaya, Mokhamad Syaifuddin juga harus mendapatkan penanganan setelah mengalami cedera lawan Persija Jakarta. Bahkan Syaifudin harus ditarik keluar saat pertandingan baru berjalan 21 menit.

Namun, cedera yang dialami mantan pemain PSS Sleman itu belum diketahui pasti. Karena baru hari ini menjalani pemeriksaan Magtenic Resonance Imaging (MRI).

"Belum tahu [cedera yang menimpa Syaifuddin], belum kasih hasil. Baru hari ini mau tahu. Karena dia lagi bikin rontgen," lanjut Alfredo.

Juru taktik asal Argentina ini juga belum bisa memberi kepastian apakah Syaifuddin akan absen lawan PSBI Blitar di fase pertama Piala Indonesia 2018. Karena Alfredo harus menunggu perkembangan dari tim dokter.

"Kita harus tahu hasil dari dokter dulu, baru kita lihat," tegas mantan pelatih Persipura Jayapura itu.

Sejumlah lembaga survei telah memprediksi pemenang Pilkada serentak 2018. Hasil itu berdasarkan hitung cepat (quick count), dengan mengambil sampel dari beberapa TPS.

Hasilnya Pilkada dari partai penguasa, PDIP, menjadi sorotan. Termasuk di Pulau Jawa dan Sumatera. Diketahui, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu banyak mengalami kegagalan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui dari hasil hitung cepat, pihaknya alami kekalahan di 11 Pilkada tingkat provinsi. PDIP hanya menang di enam daerah yakni, Bali, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Sulawesi Selatan.

Namun menurutnya, kemenangan di enam dari 17 wilayah itu cukup baik jelang Pilpres 2019. Namun, tambahnya, kekalahan di 11 wilayah Pilgub 2018 harus tetap dievaluasi.

"Ya kami ada lakukan evaluasi dari aspek strateginya, aspek komunikasi politiknya," ungkap Hasto.

Sumatera Utara

PDIP bersama PPP mengusung Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus di Pilgub Sumut. Pasangan nomor urut dua ini kalah telak oleh Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang diusung oleh Gerindra, PKS, PAN, PKB, PPP, Demokrat, NasDem dan PAN.

Dari hasil hitung cepat LSI Denny JA dengan data masuk sudah 86,29 persen, Edy-Musa 56,8 persen, sedangkan Djarot-Sihar hanya 43,2 persen.

NTT

Di Pilgub NTT, kekuasaan PDIP harus lengser. Sebelumnya, NTT dipimpin oleh kader PDIP yakni Frans Lebu Raya. Di Pilgub NTT 2018, PDIP alami kekalahan. Pasangan yang diusung PDIP bersama PKB yakni Marianus Sae-Emelia J Nomleni kalah dari pasangan Viktor Bungtilu Laiskodat-Joseph Nae Soi.

Dari 100 persen data yang masuk ke SMRC, Victory-Joss mendapat perolehan suara 37,17 persen. Pasangan yang diusung Partai NasDem, Golkar, dan Hanura ini unggul dari tiga pesaing lainnya.

Sementara Marianus Sae-Emmilia Nomleni (Marianus-Emmi) mendapat perolehan suara 27,31 persen. Pasangan yang diusung PDI-P dan PKB ini berada satu tingkat di bawah Victory-Joss.

Posisi ketiga disusul Esthon L Foenay-Christian Rotok, yang meraih suara 19,83 persen. Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra dan PAN.

Benny K Harman-Benny A Litelnoni menempati posisi terakhir. Pasangan yang diusung Partai Demokrat, PKPI, dan PKS ini meraih 17,69 persen suara.

Jawa Barat

Lebih tragis kekalahan yang dialami PDIP di Jawa Barat. Sudah tiga kali, PDIP tak berhasil merebut kekuasaan di Tanah Pasundan itu.

Suara masuk dari TPS sudah 100 persen, SMRC menyebut, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul sebagai pemenang dengan memperoleh 32,26 persen. Pasangan ini diusung oleh PPP, NasDem dan PKB serta Hanura.

Sementara di urutan kedua ada pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu dengan 29,58 persen. Pasangan ini didukung oleh PKS, Gerindra dan PAN.

Di urutan ketiga, ada Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi mendapatkan 25,38 persen. Pasangan ini diusung oleh Golkar dan Demokrat.

Di posisi terakhir, ada Tb Hasanuddin dan Anton Charliyan dengan perolehan 12,77 persen. Pasangan ini diusung oleh PDIP.

Jawa Timur

Begitu juga di Jawa Timur. Pasangan yang diusung oleh PDIP bersama PKB yakni Saefullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno kalah dari pesaingnya Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Dari hasil hitung cepat LSI Denny JA, Khofifah-Emil meraih 54,5 persen. Sementara, Gus Ipul-Puti meraih 45,5 persen. Data masuk 99,25 persen.

Khofifah-Emil juga unggul dalam hitung cepat yang digelar SMRC dengan meraih 52,37 persen. Sementara, Gus Ipul-Puti meraih 47,63 persen. Data masuk sudah mencapai 97.75 persen.

Khofifah-Emil didukung koalisi parpol yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, Partai NasDem, Partai Hanura dan PKPI. Sementara Gus Ipul-Puti diusung partai PDIP, PKB, Gerindra, dan PKS.

Kalimantan Timur

Di Pilgub Kaltim, giliran Gerindra-PAN-PKS yang menang. Di sini, koalisi tersebut mengusung Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Hasil hitung cepat LSI Denny JA, pasangan ini memperoleh 31,3 persen.

Jagoan PDIP di Pilgub Kaltim berada di posisi kedua, yakni Rusmadi dan Safaruddin dengan memperoleh 24,4 persen. Rusmadi dan Drs H Safaruddin diusung oleh Hanura dan PDIP.

Sementara, Syaharie Jaang dan Awang Ferdian Hidayat berada di posisi ketiga dengan 23,3 persen. Di posisi buncit, ada Andi Sofyan Hasdam dan M Rizal Effendi hanya mengantongi 21 persen suara.

Kalimantan Barat

PDIP juga mengalami kekalahan di Pilgub Kalbar. Jagoannya yakni Karolin Margaret Natasa - Suryadman Gidot hanya sukses finis di urutan kedua. Pasangan yang diusung PDIP, Demokrat dan PKPI memperoleh 34,61 persen suara hasil hitung cepat LSI Denny JA.

Pasangan Sutarmidji - Ria Norsan yang diprediksi menang. Pasangan yang diusung Golkar, NasDem, PKB, PKS dan Hanura ini memperoleh 57,25 persen suara. Hasil ini berdasarkan data terakhir yang masuk sebesar 92,96 persen.

Di urutan ketiga, pasangan yang diusung Gerindra dan PAN, Milton Crosby - Boyman Harun memperoleh suara 8,15 persen.

Data diambil dari 355 TPS dengan persentase margin of error sebesar 1 persen. Tingkat partisipasi pemilih berada di angka 82,63 persen.

Lampung

Di Pilgub Lampung, PDIP juga alami kekalahan. Pasangannya yakni Herman HN-Sutono hanya menempati posisi kedua dengan perolehan 25,50 persen. Pilgub di Selatan Pulau Sumatera itu dimenangkan oleh pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia (Nunik) yang diusung oleh PAN, PKB, dan Partai Golkar dengan angka 38,32 persen. Hasil ini berdasarkan hitung cepat SMRC.

Tempat ketiga ditempati oleh pasangan petahana Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dengan perolehan suara 24,83 persen. Pasangan ini diusung oleh PPP, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

Di posisi terakhir, ditempati oleh Mustafa-Ahmad Jajuli dengan perolehan suara 11,35 persen. Pasangan ini diusung oleh Partai Hanura, PKS, dan Partai NasDem.

NTB

PDIP juga keok di NTB. Partai penguasa ini bersama PPP, Gerindra, PAN, Hanura, dan PBB hanya menduduki posisi ketiga. Koalisi ini mengusung Ahyar Abduh-Mori Hanafi hanya memperoleh 25,5 persen.

Hasil itu berdasarkan quick count Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Suara masuk sudah 100 persen.

Juaranya adalah Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah. Pasangan yang diusung Partai Demokrat dan PKS ini meraih 30,7 persen suara. Posisi kedua diraih M Suhaili FT-Muhammad Amin. Pasangan yang diusung PKB, NasDem, dan Golkar ini mendapat perolehan suara 26,7 persen.

Posisi terakhir ditempati pasangan calon independen Ali bin dachlan-TGH Lalu Gede Sakti. Mereka memperoleh suara 17,1 persen.

Sumatera Selatan

Jago PDIP di Sumatera Selatan juga kalah. Pasangan Dodi Alex Noedin-Giri Ramanda Kiemas berada diurutan kedua dengan perolehan 30,68 persen. Hasil itu berdasarkan hitung cepat populi center.

Pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya menjadi pemenang dengan perolehan suara 36,68 persen. Pasangan Ishak Mekki-Yudha Mahyudin berada di posisi ketiga karena hanya mendapatkan 21,52 persen.

Sedangkan di posisi terakhir ditempati oleh pasangan Syaifuddin Aswari Rivai-Muhammad Irwansyah. Dia memperoleh 11,12 persen suara.

Riau

Di Riau PDIP juga kalah. Pasangannya Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno hanya menempati posisi kedua sebesar 24,35 persen. Hal ini berdasarkan hitung cepat lembaga survei PolMark.

Syamsuar-Edy Nasution sebagai pemenang dengan perolehan 38,17 persen. Di posisi kedua yakni Firdaus-Rusli Effendi 20,23 persen. Posisi buncit, ditempati oleh Lukman Edy-Hardianto 17,25 persen.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menuturkan, berdasarkan pemetaan koalisi di Pilkada 2018, partai besutan Prabowo Subianto memprioritaskan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk diajak berkoalisi di Pilpres 2019.

Meski demikian, Fadli tetap membuka pintu untuk Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk ikut berkoalisi. Apalagi hingga saat ini kedua partai tersebut belum menentukan arah dan sikap politik.

"Jadi prioritas Gerindra tetep dengan PKS, PAN dan mungkin Demokrat yang belum nyatakan sikap. Kita lihat juga dengan PKB," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

Menurutnya, beberapa partai seperti PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura dan Nasdem telah menentukan sikap untuk berkoalisi mendukung kembali Joko Widodo sebagai capres.

Fadli menyebut usai pelaksanaan Pilkada, pihaknya mulai fokus berkoordinasi mengenai Pilpres. Apalagi, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di gelar mulai 4-10 Agustus 2018.

"Konsentrasi politik Gerindra adalah bagaimana menyusun caleg, capres, cawapres dalam sebuah koalisi. Jadi kita akan merajut koalisi lebih intensif, lebih bagus di samping mempersiapkan armada untuk Pileg," jelas Fadli.

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei untuk Pilkada di 17 provinsi, PDIP harus menelan kekalahan di beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Dari 17 provinsi, pasangan calon yang diusung PDIP hanya menang di empat daerah yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Bali dan Maluku.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kekalahan PDIP ini tak berpengaruh terhadap koalisi pengusung capres petahana Joko Widodo untuk Pilpres 2019. Ia mengatakan koalisi Pilpres berdasarkan hasil Pemilu 2014, bukan Pilkada.

"Pemilu itu berdasarkan Pemilu 2014. Jadi tentu pendukung beliau berbasis kepada itu," ujarnya usai bertemu Ketua Umum PPP di DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

Mengenai perkembangan koalisi, Airlangga mengatakan pihaknya masih mengintensifkan pembicaraan dengan parpol lainnya yang belum memutuskan secara resmi arah koalisinya. Karena itulah pihaknya tak terlalu terburu-buru kapan keputusan akhir bangunan koalisi pengusung Jokowi akan ditetapkan. Menurutnya peresmian koalisi bisa dilakukan di menit-menit terakhir pendaftaran.

"Dan menit-menit terakhir itu tentunya kalau kita lihat dalam pembangunan koalisi parpol ke depan demokrasi di Indonesia ini tidak memungkinkan satu partai menguasai 51 persen. Jadi koalisi permanen diperlukan. Kami punya pemikiran bahwa koalisi permanen ini sebaiknya dibuat di awal untuk mengawal," paparnya.

Terkait kriteria cawapres Jokowi yang ditetapkan oleh koalisi, Menteri Perindustrian ini enggan menanggapi. Menurutnya apapun nanti keputusan koalisi semua adalah keputusan bersama.

"Kalau nanya ke berdua ini kan (Airlangga dan Rommy) sama-sama insinyur, jadi susah," selorohnya.

Rekapitulasi berjenjang penghitungan suara pada Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Banyumas dilakukan PDIP Banyumas. Partai berlambang banteng Moncong Putih ini, optimis pasangan calon nomor urut 2 yang diusung oleh mereka bersama NasDem dan Demokrat, Achmad Husein- Sadewo Tri Listiono bakal menang.

Berdasar data yang dihimpun PDIP dari TPS lalu dikirim ke Ranting, lantas ke Pimpinan Anak Cabang (PAC) sampai ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Banyumas, pasangan Husein-Sadewo unggul di 22 kecamatan dari 27 kecamatan. Perolehan suara Husein-Sadewo sebanyak 470.950 sedang pasangan calon nomor urut 1, Mardjoko-Ifan Haryanto memperoleh 369.136 suara.

Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPC PDIP Banyumas, Jarot C Setyoko mengatakan data yang dihimpun sudah 90 persen. Melihat pergerakan data, PDIP Banyumas, kata Jarot, optimis memenangkan Pilkada Banyumas. Ia merinci pasangan Husein-Sadewo hanya kalah di 5 kecamatan yakni Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara, Purwokerto Barat, Patikraja dan Rajawali.

"Rekapitulasi ini untuk memantau. Hasil perolehan suara yang pasti kami tunggu KPU Banyumas. Hanya melihat pergerakan data yang masuk kami optimis menang," katanya saat ditemui di sekretariat BSPN, Kamis (28/6).

Selain rekapitulasi berjenjang, PDIP juga menerapkan input data C1 dari TPS melalui aplikasi Banyumas Memilih. Petugas data PDIP dikerahkan mencatat perolehan suara di 6-7 TPS. Hasil perhitungan yang bisa dipantau di aplikasi tersebut, dari 1907 TPS dan 815920 pemilih, pasangan Husein- Sadewo unggul 39,5 %.

Rinciannya, Husein-Sadewo mendapat suara 308.875 Suara sedang Mardjoko-Ifan 245.999 suara. Sedang golput sebanyak 29,0 persen.

"Selisih Husein dan Sadewo berkisar di bawah 10% di atas 5%. Saat ini perhitungan terus kami lakukan," ujar Jarot.

Sedang real count di KPU Banyumas, pantauan merdeka.com pada Kamis (28/6) pukul 10.00 WIB, perolehan suara terinput di KPU Banyumas baru sebesar 30,9 persen. Pasangan calon Bupati-Wakil Nupati Banyumas nomor urut 2, Husein-Sadewo unggul sementara 53,21 persen atau mengantongi 129.136 suara. Sedang lawan mereka, Mardjoko-Ifan memperoleh 46,79 persen atau 113.539 suara.

Ketua DPC PDIP Banyumas sekaligus Ketua Pemenangan Husein-Sadewo, Budhi Setiawan mengatakan dari survei internal PDIP baik sebelum sampai pemungutan suara selisih dukungan antara Husein dan Mardjoko di kisaran 7-10 persen. Budhi optimis pasangan yang diusung oleh PDIP bakal keluar sebagai pemenang di Pilkada Banyumas.

"Selisihnya memang tidak besar. Kami menjadikan survei internal ini sebagai pantauan saja, keputusan resmi kami menunggu hasil perhitungan di KPU. Sejauh ini kami optimis," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pasangan calon yang diusung partainya menang di enam wilayah dari 17 Pemilihan Gubernur 2018. Enam wilayah itu, di antaranya Jawa Tengah, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Sulawesi Selatan.

Kami sudah melakukan pengecekan sementara ini dari 17 kami unggul di Bali untuk pertama kalinya kemudian Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Sulawesi Selatan, jadi ada enam yang kita peroleh bentuk ini masih sangat dinamis," kata Hasto di DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (27/6).

Menurutnya, kemenangan di enam dari 17 wilayah itu cukup baik jelang Pilpres 2019. Namun, tambahnya, kekalahan di 11 wilayah Pilgub 2018 harus tetap dievaluasi.

"Ya kami ada lakukan evaluasi dari aspek strateginya, aspek komunikasi politiknya," ungkapnya.

Hasto menjelaskan, komunikasi dengan berbagai tokoh hal penting untuk dievaluasi. Selain itu, strategi juga harus menjadi perhatian bagi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.

"Kemudian pergerakan strukturnya gimana kami melakukan pendekatan ke para tokoh kemudian di dalam menentukan tiap tahapan-tahapan karena strategi dalam setiap tahapan itu sangat penting," ucapnya.

Sebelumnya, lembaga survei Indo Barometer menetapkan pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman sebagai pemenang Pilgub Sulsel 2018. Pasangan nomor urut 4 yang diusung PDIP dan PKS itu meraup 44,22% suara dan unggul dari tiga pasangan lainnya.

Sementara itu, Pilgub Jateng, hasil hitung cepat LSI Denny JA menempatkan cagub dan cawagub Jateng nomor urut satu, Ganjar Pranowo dan Taj Yasin sebagai pemenang. Ganjar-Yasin kokoh di puncak klasemen Pilkada Jateng dengan memperoleh 58,52 persen suara.

Hasil hitung cepat, Pilgub Maluku menyatakan pasangan calon nomor urut 2 Murad Ismail-Barnabas Ornoyang tak terkejar dari pasangan calon lainnya. Jumlah data masuk hingga pukul 18.52 WIB adalah 93.33 persen. Pasangan Murad-Barnabas tak lagi bisa dikejar karena selisih sisa suara lebih kecil dari jarak perbedaan suara dengan posisi kedua.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memuji warga Kota Semarang yang telah menjadikan gelaran Pilgub Jateng 2018 berjalan aman dan lancar. Hal itu terbukti dari sejumlah pantauannya, hampir semua TPS dipadati masyarakat dan semuanya berjalan tertib.

Pada pelaksanaan pemungutan suara, pria yang akrab disapa Hendi itu langsung melakukan pantauan ke sejumlah TPS setelah memberikan hak pilihnya di TPS 7 Lempongsari, Rabu (27/6). Dia juga mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Sekjen Kemendagri beserta Muspida yang dalam kesempatan itu berkunjung ke Semarang.

Adapun pantauan pertama di Singotoro kemudian di daerah Klipang dilanjut ke Citarum dan berakhir di TPS UPGRIS. Hasil pantauan menurut Wali Kota Hendi, TPS Kota Semarang amat bagus dan berjalan sesuai aturan.

Hal itu dilihat dari segi logistik yang tersedia, kotak suara masih disegel semua dan coblosan juga berjalan dengan lancar. dia pun memuji kedewasaan politik warga Kota Semarang yang hingga hari ini masih terjaga murni tanpa keributan.

“Alhamdulilah dari sisi keamanan terjaga dengan baik, kondusif dan tingkat partisipasinya sangat tinggi. Mudah-mudahan tingkat partisipasinya bisa sesuai harapan yaitu sekitar 70-75%," tutur Hendi.

Lebih lanjut Hendi menerangkan, tingginya tingkat partisipasi warga Kota Semarang yang ikut menyoblos sangat penting. Sebab, dengan partisipasi yang tinggi, maka proses demokrasi ini sudah berjalan dengan baik. "Karena demokrasi yang baik salah satunya bisa dilihat dari partisipasi warganya yang ikut memilih sangat tinggi," imbuhnya.

Dia berpesan kepada semua pihak bisa menerima dan menghormati hasil pemilu nanti yang menang tidak umuk atau congkak dan yang kalah tidak ngamuk atau marah. “Karena siapapun yang terpilih nanti dia adalah saudara kita yang akan memimpin Jawa Tengah 5 tahun ke depan,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga memuji partisipasi warga Kota Semarang. Menurut dia, banyaknya warga yang menggunakan hak pilih dalam pemilu membuktikan Kota Semarang berhasil menggelar pemilu dengan baik.

Dia pun berjanji akan meningkatkan kepemilikan e-KTP bagi warga yang belum memiliki e-KTP, terutama pemilih pemula agar bisa digunakan dalam pemilihan presiden yang akan berlangsung tahun depan.

“Penyelesaian program rekam e-KTP harus segera diselesaikan karena pemerintah sudah menyampaikan 2018 adalah batas akhir. Karena nanti, besok Pilpres 2019 sudah berbasis e-KTP tidak ada namanya surat keterangan. Jadi kita dorong masyarakat untuk aktif segera lakukan perekaman e-KTP biar program e-KTP selesai," ucapnya.

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengomentari hasil quick count (hitung cepat) pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) yang menempatkan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu di urutan kedua. Padahal di beberapa survei sebelumnya pasangan tersebut selalu berada di urutan ketiga.

"Mungkin bisa bertanya kepada pasangan pak Sudrajat dan pak Syaikhu, karena peningkatannya dibanding survei sebelumnya luar biasa, tanyakan pada beliau, 'pak strateginya apa, taktiknya apa?'," kata SBY, di Wisma Proklamasi, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (27/6).

Pasangan yang diusung oleh partai Gerindra dan PKS tersebut menyalip perolehan suara pasangan calon yang diusung Partai Demokrat Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi. SBY menilai ada faktor Jokowi di balik melonjaknya dukungan untuk pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu.

Dia menjelaskan, pasangan nomor urut tiga tersebut diprediksi berhasil meraup suara dari masyarakat yang anti-Jokowi.

"Ada yang mengatakan tadi katanya hari-hari terakhir pasangan Pak Sudrajat dan Pak Syaikhu ini menampilkan yang berbeda, katanya, sebelum mendapatkan kepastian. Calon-calon yang lain itu, yang didukung nanti pak Jokowi sedangkan pasangan yang itu (Sudrajat-Syaikhu) bukan pak Jokowi," ujarnya.

Kendati demikian SBY mengaku tidak tahu persis apakah faktor tersebut memang berpengaruh signifikan atau tidak.

"Saya tidak tau apakah itu faktor yang bagus, tampil berbeda. Kalau yang lain pasti lah calon presidennya X, nah kami bukan X, apakah itu juga akhirnya menambah suaranya? kita tidak tahu, ini informasi saya dengar hari ini. Bagus ini menurut saya, boleh ditanya ke Pak Sudrajat. Silakan mungkin ada resep dari beliau mengapa peningkatannya tajam sekali dari semua hasil survei selama ini."

Penyerang Persebaya Surabaya, Rishadi Fauzi menjalankan tugasnya dengan baik ketika dipercaya menggantikan peran David da Silva dalam laga kontra Persija, Selasa (26/6) malam. Rishadi berhasil mencetak satu gol.

Gol tersebut sekaligus menjadi gol perdana penyerang asal Tangerang ini pada kompetisi Go-Jek Liga 1 bersama Bukalapak. Rishadi sekaligus berhasil mempersembahkan satu poin untuk Persebaya setelah laga berakhir dengan skor imbang 1-1.

Keberhasilan mencetak gol ke gawang Persija Jakarta membuat Rishadi Fauzi lega. Apalagi dengan satu golnya, Persebaya mampu membawa pulang poin dari Jakarta dan bisa melepaskan diri dari zona degradasi.

"Alhamdulillah," ungkap Rishadi mengomentari satu gol yang berhasil yang dilesakkannya ke gawang Persija.

Rishadi mengakui bahwa tak mudah untuk bisa mencetak gol di Liga 1 musim ini, ia butuh hampir separuh musim untuk mengakhiri paceklik gol. Hal itu tidak lepas dari persaingan yang cukup ketat baik di dalam tim maupun dengan tim lain.

"Persaingan ketat, jarak poin juga tipis-tipis. Semoga ke depannya lebih baik," imbuh Rishadi.

Sementara itu, gol perdananya ke gawang Persija Jakarta ia persembahkan kepada semua orang yang telah mendukung dirinya dan Persebaya. Pastinya kepada pendukung setia Green Force, Bonek Mania.

Persaingan di sektor penjaga gawang Arema FC dipastikan bakal kian ketat. Pasalnya, Rabu (27/06), klub berlogo singa mengepal tersebut kedatangan sosok penjaga gawang anyar.

Penjaga gawang anyar tersebut adalah Srdan Ostojic. Pemain berusia 35 tahun tersebut telah bergabung dalam pemusatan latihan Arema FC, di kompleks Kusuma Agro Wisata, Kota Batu, Rabu (26/06).

General Manager Arema FC, Ruddy Widodo menyebut kedatangan pemain bertinggi 193 cm ini merupakan permintaan tim pelatih. Menurutnya, salah satu cara memperkuat Arema adalah dengan memperkuat lini pertahanan, khususnya penjaga gawang.

Ruddy mengaku, kendati telah tiba di Malang, Oki -sapaan karib Ostojic- tak langsung dikontrak. Kiper berkewarganegaraan Serbia ini akan lebih dulu dilihat.

"Paling tidak, kami harus pastikan dulu kondisinya," ujar Ruddy.

Sementara itu, pelatih Arema FC, Milan Petrovic membeber alasan di balik keputusannya mendatangkan Oki. Ia menyebut hal ini merupakan buah evaluasi pada sejumlah laga sebelumnya.

"Kami perlu sosok kiper yang dipercaya rekan-rekannya," tutur Milan.

Lebih lanjut, Milan mengaku bahwa ia mendapat rekomendasi dari rekan-rekannya soal Oki. Karenanya, kompatriot Oki ini menambahkan, ia berani menjamin eks pemain FK Zemun ini bakal tepat bagi Arema.

"Saya mendapat rekomendasi dari sejumlah rekan. Saya yakin ia akan menjadi pilihan tepat," tandasnya

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Partai Hanura kubu Bambu Apus kepengurusan Daryatmo - Sarifuddin Sudding yang membatalkan SK Menteri Hukum HAM M.HH-O1AH.11.01 tentang kepengurusan Oesman Sapta Odang. Gugatan ini juga sesuai dengan keputusan Munaslub kubu Daryatmo pada 22 Januari 2018 lalu.

"Kita tahu bersama ada putusan PTUN yang menyatakan bahwa semua permohonan gugatan dari Hanura Bambu Apus itu dikabulkan," kata Daryatmo saat jumpa pers di Markas Hanura, Bambu Apus, Jakarta Timur, Selasa (26/6).

Di kesempatan sama, Sekjen Hanura Syarifuddin Sudding mengatakan bahwa PTUN telah mengambil keputusan setelah proses sidang yang panjang. Sudding mengklaim permohonan gugatan pengurusan dari Munaslub yang dilakukan pada Januari kemarin oleh PTUN dinyatakan sah dan beralasan hukum.

"Dalam hal 24/G/2018 PTUN Jakarta, masalah polemik di internal dimana dari kemarin 401 cabang dan 27 DPD yang menggelar Munaslub dan oleh PTUN itu dinyatakan sah dan berdasarkan hukum," tegasnya.

Sudding menjelaskan dengan dikabulkan nya putusan PTUN ini dua kubu yang berseteru ini tidak memiliki surat kepengurusan Menkum HAM yang sah. Dia mengklaim bahwa kepengurusan Daryatmo yang sah dengan berpegangan pada Munaslub.

"Tetapi satu hal dengan adanya putusan PTUN ini jadi polemik yang terjadi saat ini ada dua kubu ini sudah tidak ada lagi. Karena kita pahami semua sengketa itu muara di pengadilan dan apapun putusan pengadilan jadi dasar kita landasan kita dalam hal mengelola partai politik. Sehingga langkah organisasi akan dijalankan oleh pengurusan DPP Hanura hasil Munaslub," terang Sudding.

Lebih lanjut, Ketua Tim Hukum Hanura Adiwarwan pun membacakan amar putusan yang disahkan PTUN. Dia Menyatakan Penetapan Nomor 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya.

Adapun isi amar putusan yang dikabulkan PTUN adalah :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2) Menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-O1AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020;

3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-HH01AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020;

4) menghukum Tergugat dan Tergugat || Intervensi untuk membayar biaya
perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 589.000: (lima ratus
delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Sementara, Ketua DPP Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) Inas N Zubir mengatakan bahwa putusan PTUN yang didapat kubu tidak membatalkan kepemimpinan OSO. Dia menjelaskan, PTUN Jakarta pada hari ini, tanggal 26 juni 2018 telah memutuskan dan mengabulkan perkara gugatan kubu Daryatmo-Suding dengan gugatan perkara TUN No. 24/G/2018, tanggal 22 Februari 2018 tentang pembatalan SK Menkumham No. M.MH-01.AH.11.01

"Selain itu putusan PTUN ini tidak mengalihkan kepemimpinan partai kepada Daryatmo, melainkan kembali ke SK No. M.HH.22.AH.11.01 dimana Ketua Umumnya adalah OSO dan sekjen adalah Suding, tetapi yang perlu digaris bawahi adalah Suding tidak pernah hadir di DPP Hanura maka dia dianggap berhalangan hadir, dan berdasarkan PO No. 07/2016 tentang Tata Cara Kerja Organisasi DPP Partai Hanura, maka tanda tangan Sekjen dapat digantikan oleh salah satu Wasekjen yang ditunjuk oleh Ketua Umum," ujar Inas dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/6).

Dia juga mengklaim bahwa pihaknya masih sah dalam kepengurusan Hanura.

"Akan tetapi putusan ini belum ingkrah, karena Menkumham dan DPP Hanura masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi, sehingga SK Menkumham No. M.MH-01.AH.11.01 masih syah berlaku, dimana Ketua Umum adalah Dr. Oesman Sapta dan Sekjen adalah Hary Lotung," tambahnya.

Calon bupati dan wakil bupati Sinjai petahana Sabirin Yahya-Andi Mahyanto Massarappi didiskualifikasi oleh KPU Sinjai, Sulsel sebagai kontestan di pilkada serentak ini. Paslon nomor urut 2 yang diusung Partai Demokrat, PAN dan PDIP tidak bisa mengikuti pilkada serentak yang akan berlangsung Rabu (27/6) besok.

Dengan keputusan ini, pilkada di Kabupaten Sinjai menyisakan dua paslon saja yakni paslon nomor urut 1, Takyuddin Masse-Mizar Rahmatullah Roem dan paslon nomor urut 3, Seto Gadistha-Andi kartini.

Berita ini cukup mengejutkan karena Bupati Sinjai Sabirin Yahya yang menjadi paslon petahana bersama pasangannya ini dicoret namanya tepat di H-1 pilkada.

Komisioner KPU Sulsel dari divisi data, Uslimin saat dikonfirmasi, Selasa malam, (26/6) membenarkan hal ini. Kata dia, KPU Sinjai telah menggelar sidang pleno dan hasil sidangnya adalah mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 itu. Adapun alasan mendiskualifikasi itu adalah karena Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang telah diserahkan ke KPU Sinjai tidak memenuhi syarat.

"Iya KPU Sinjai telah menggelar sidang pleno tapi hingga malam ini kami di KPU Sulsel masih menunggu berita acaranya tiba di KPU Sulsel. Hanya saja laporan lisannya telah diterima dari komisioner divisi hukum KPU Sinjai ke komisioner KPU Sulsel divisi hukum. Jadi bukan saja karena LPPDK itu terlambat diserahkan ke KPU Sinjai tapi LPPDK itu juga tidak layak disebut LPPDK karena hanya tiga lembar dan tidak ditandatangani oleh paslon," kata Uslimin.

Paslon gubernur, kata Uslimin, LPPDK-nya sampai berkardus-kardus karena LPPDK itu melaporkan semua berapa jumlah dana yang masuk dan yang keluar, sumber dana yang masuk sumbangan dari mana saja, dari orang perorangan atau dari badan usaha.

"Laporan pertanggungjawaban kegiatan mahasiswa saja tidak ada yang tiga lembar," cetus Uslimin.

Meski satu dari tiga paslon di Kabupaten Sinjai didiskualifikasi, tahapan pilkada di daerah itu tetap berjalan. Kata Uslimin, ruang banding tetap terbuka bagi paslon tersebut. Jika saat pemilihan nanti, yang terdiskualifikasi meraih suara terbanyak maka yang akan menggantikan dia adalah paslon peringkat kedua jumlah suaranya. Jika bandingnya atau langkah hukumnya diterima maka posisinya dikembalikan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang memastikan ketersediaan alat bantu braille di setiap TPS untuk pemilih difable. Alat bantu braille tersebut dalam dua macam bentuk yakni untuk Pilgub Jatim dan Pilwali Kota Malang.

"Kita sudah sosialisasikan dan simulasikan pencoblosan dengan menggunakan alat bantu braille. Alat bantu braille ini akan ada di setiap TPS. Baik itu ada kaum difablenya maupun tidak," kata Komisioner Bidang Sosialisasi KPUD Kota Malang,Ashari Husein, Selasa (26/6).

Ashari mengatakan, telah melakukan sosialisasi tentang mekanisme pencoblosan kepada para difable. Kendati tidak bisa keseluruhan dapat dijangkau, diharapkan informasi tersebut tersebar melalui komunitas masing-masing untuk mengajak datang ke TPS.

"Kami harapkan kawan-kawan bisa menularkan informasi ke ke teman dan sanak saudaranya," tegasnya.

KPU juga telah menginstruksikan kepada semua KPPS agar membangun TPS yang ramah difable dan memiliki alat bantu. Meja TPS disarankan tidak terlalu tinggi, di bawah dagu atau dada sehingga dapat dijangkau dengan menggunakan kursi roda.

"Kita instruksikan. Termasuk petugas KPPS yang kami instruksikan untuk ramah melayani kaum difable," terangnya.

Namun, lanjut Ashari, KPU belum bisa menyediakan kursi roda di setiap TPS sebagaimana disarankan oleh sejumlah pihak. Pihaknya kesulitan menyediakan kursi roda dengan jumlah TPS yang mencapai ribuan.

Namun Ashari juga mengatakan, untuk kaum difable kategori berat yang harus didatangi dapat melapor ke KPPS terdekat. Sehingga nantinya bisa melayani setelah pukul 12.00 WIB sebagaimana ketentuan.

"Tidak bisa hadir di TPS, tetapi diberitahukan ke petugas TPS. Kalau tahu mereka akan mendatangi . Kami sudah sampaikan untuk siap melayani," katanya.


Sementara itu, Ketua Forum Malang Inklusi (Fomi) Siswinarsih mengatakan, KPU harus menyelenggarakan pemilihan yang aksesible. Kalau di sebuah TPS terdapat pemilih tuna daksa di kursi roda, tuna netra atau lainya, seharusnya fasilitas yang dibutuhkan ditersediakan.

"Termasuk, pihak TPS harus memfasilitasi kalau ada disable yang berat. Kita menginginkan ada pelayanan jemput bola, bagi disable yang tidak mandiri. Seperti kalau ada TPS mobile yang di rumah sakit, seharusnya juga bisa ke warga difable. Kan semua negara dijamin haknya, meskipun hanya ada satu difable di situ, fasilitas harus di sediakan," urainya.

Sementara tentang alat bantu braille, dinilai sudah cukup membantu dalam bagi pemilih tuna netra. Walaupun, yang membutuhkan fasilitas di TPS bukan hanya tuna netra, termasuk kebutuhan kursi roda bagi tuna daksa.

Besok, Rabu (27/6), hajatan pemilihan kepala daerah serentak 2018 digelar di 171 daerah. Masyarakat harus pandai memilih calon kepala daerah agar bisa memajukan daerahnya dalam lima tahun ke depan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengingatkan agar masyarakat memilih calon kepala daerah yang benar-benar bisa membawa perubahan dan tidak mengandalkan politik uang.

"Jangan pernah mau masuk dalam jebakan politik uang yang tidak akan mensejahterakan apalagi menggembirakan," ujar Saut saat dikonfirmasi, Selasa (26/6).

Selain meminta tak memilih calon pemimpin yang bermain politik uang, Saut juga mengimbau masyarakat tak memilih pemimpin yang bermasalah dan memiliki rekam jejak sebagi tersangka kasus korupsi.

"Kalau sudah menjadi tersangka, ya tentu tidak direkomendasi untuk dipilih, karena KPK punya bukti awal yang cukup mereka terganggu integritasnya," kata Saut.

Terkait dengan pasangan sang calon kepala daerah yang sudah terjerat kasus korupsi, Saut menyerahkan kepada masyarakat untuk melihat rekam jejaknya sebelum memilih.

"Tapi pasangannya akan lain dan tentu KPK tidak dalam posisi mengkomentari, biar publik yang menilai dengan mempelajari dan mencari info detail tentang calon," kata Saut.

Berikut sembilan calon kepala daerah yang kini jadi tersangka kasus korupsi di KPK:

- Calon Gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus
Mantan Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Ketua DPRD Kepulauan Sula Zainal Mus. Ahmad Hidayat Mus merugikan negara sebesar Rp3,4 miliar.

Ahmad dan Zainal diduga telah melakukan pengadaan fiktif dalam pembebasan lahan Bandara Bobong yang menggunakan APBD Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara tahun anggaran 2009. Pemerintah Kabupaten Sula seakan-akan membeli tanah milik ZM (Zainal Mus), yang seakan-akan dibeli dari masyarakat.
Dari total kerugian negara sebesar Rp3,4 miliar itu, sebesar Rp 1,5 miliar diduga ditransfer kepada Zainal sebagai pemegang surat kuasa penerima pembayaran pelepasan tanah, dan senilai Rp 850 juta diduga masuk ke kantong Ahmad. Sementara, sisanya diduga mengalir kepada pihak-pihak lain.

Ahmad Hidayat Mus sendiri hingga kini masih belum ditahan penyidik KPK. Dalam Pilkada serentak 2018, Ahmad Hidayat Mus berpasangan dengan Rivai Umar diusung Partai Golkar dan PPP dengan nomor urut 1.

- Calon Gubernur Lampung, Mustafa

Bupati Lampung Tengah Mustafa yang maju sebagai Calon Gubernur Lampung didakwa menyuap enam anggota DPRD Lampung Tengah 2014-2019 sebesar Rp 9,6 miliar. Mustafa melakukan hal tersebut bersama Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman.

Uang yang diberikan Mustafa kepada enam pimpinan dan anggota DPRD diberikan secara bertahap yakni, Rp 2 miliar, Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar, Rp 1,2 miliar, dan Rp 495 juta. Enam anggota DPRD Lampung Tengah, yang menerima suap tersebut yaitu, Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri, Bunyana dan Zainuddin. Yang keseluruhannya berjumlah Rp 9.695.000.000.

Uang suap itu bertujuan untuk memuluskan penandatanganan persetujuan DPRD terkait rencana pinjaman Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2016. Dana Rp 300 miliar rencananya akan digunakan untuk biaya pembangunan sembilan ruas jalan dan satu jembatan.

Dalam Pilkada serentak 2018, Mustafa berpasangan dengan Ahmad Jajuli. Mustafa-Ahmad diusung Partai NasDem, PKS, dan Hanura. Nomor urut 4.

- Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Sae

Serupa dengan Bupati Nyono, Bupati Ngada Marianus Sae yang juga Calon Gunernur NTT juga disebut menerima uang suap untuk maju dalam kontestasi politik. Marianus sendiri merupakan tersangka dugaan meneria suap terkait proyek-proyek di lingkungan Ngada.

Bersama dengan Marianus, KPK juga menjerat Direktur PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku pemberi suap. Wilhelmus diduga memberi sekitar Rp 4,1 miliar kepada Marianus dalam kurun November 2017 hingga Februari 2018.

Penerimaan uang tersebut diduga akan digunakan Marianus untuk maju sebagai Gubernur NTT dalam Pilgub NTT 2018. Diketahui, Marianus bersama Emilia Nomleni maju dalam Pilgub NTT dengan diusung PDIP dan PKB dengan nomor urut 2.

Dugaan uang untuk dijadikan modal kampanye lantaran dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim Satgas KPK terhadap Marianus di Surabaya, politisi PDI Perjuangan itu tengah bersama dengan Ketua Tim Psikotes bakal calon Gubernur NTT, Ambrosius Tirta Santi.

- Calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun

Asrun yang merupakan mantan Walikota Kendari disebut menerima uang Rp 2,8 miliar dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah. Uang suap diterima Asrun bersama dengan Walikota Kendari petahana Adriatama Dwi Putra yang merupakan anak Asrun.

Uang suap sebesar itu, sesuai dengan dakwaan terhadap Hasmun, akan digunakan untuk biaya Pilkada Asrun oleh Adriatama. Asrun hendak mengikuti kontestasi Pilgub Sulawesi Tenggara.

Sebagai imbal balik, perusahaan Hasmun diberikan pekerjaan proyek multi years oleh Adriatama, yakni pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New Port tahun 2018-2020 dengan nilai proyek Rp 60,168,400,000,000.

Asrun sendiri maju dalam Pilkada serentak 2018 sebagai Calon Gubernur Sulawesi Tenggara berpasangan dengan Hugua. Asrun dan Hugua diusung PAN, PDIP, PKS, Hanura, Gerindra dan PBB di nomor urut 2.

- Calon Bupati Subang, Imas Aryumningsih

Imas tersandung kasus dugaan suap terkait perizinan di Pemerintah Kabupaten Subang. Imas sendiri akan segera diadili di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat. Berkas penyidikan Imas dirampungkan penyidik pada awal Bulan Juni 2018, kemarin.

Imas yang kini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung dijerat dengan tiga tersangka lainnya. Yakni Asep Santika selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang, Miftahudin selaku pihak swasta, dan Data seorang karyawan swasta.

Diduga, Imas, Data dan Asep menerima uang suap dari dua perusahaan, PT ASP dan PT PBM senilai Rp 1,4 Miliar. Pemberian suap diduga dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.

Uang terebut diberikan oleh seorang pihak swasta yakni, Miftahudin dalam beberapa tahapan. Diduga, komitmen fee di awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp 4,5 miliar. Sedangkan pemberian fee antara Bupati ke perantara sejumlah Rp 1,5 miliar.

Dalam Pilkada serentak 2018 ini, Imas berpasangan dengan Surarno sebagai calon dalam nomor urut 2. Imas dan Sutarno didukung Partai Golkar dan PKB

- Calon Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko

Serupa dengan Imas, Bupati Jombang petahana Nyono Suharli Wihandoko juga akan segera disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. Penyidik KPK merampungkan berkas Nyono pada akhir bulan Mei 2018.

Nyono dijerat KPK bersama dengan Plt Kadis Kesehatan Jombang Inna Sulistyowati. Keduanya terlibat praktik suap yang berkaitan dengan jabatan.

Inna diduga mengumpulkan uang suap dari 34 Puskesmas di Jombang dan diberikan kepada Nyono. Pemberian diperuntukan agar Inna yang menjabat sebagai pelaksana tugas menjadi Kadis Kesehatan definitif.

Uang suap juga dipergunakan Bupati Nyono untuk membiayai kampanye dalam Pilkada Bupati Jombang 2018. Bupati Nyono diduga telah menerima sekitar Rp 275 juta dari Inna.

Dalam Pilkada serentak 2018, Nyono berpasangan dengan Subaidi. Nyono dan Subaidi diusung Partai Golkar, PKB, PKS, Partai NasDem dan PAN di Nomor urut 2.

Jokowi kembali maju dalam bursa pemilihan presiden 2019. Majunya kembali Jokowi tentu membuat publik penasaran terkait dengan jumlah kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), total kekayaan Jokowi pada tahun 2014 sebesar Rp 29.892.946.012. Jumlah ini cukup kecil apabila melihat status Jokowi yang sempat menjadi kepala daerah dan juga pengusaha meubel di Surakarta. Lantas dari jumlah kekayaan tersebut apa saja yang dimiliki Jokowi? Berikut ulasannya:

1. Harta tidak bergerak
Jokowi mempunyai harta tidak bergerak senilai Rp 29.453.455.000. Angka tersebut berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada tahun 2014.

Harta tidak bergerak tersebut meliputi beberapa bidang tanah dan bangunan.

2. Harta bergerak
Jokowi mempunyai beberapa jenis harta bergerak yang nilainya mencapainya ratusan juta. Harta bergerak tersebut meliputi Alat Transportasi dan mesin lainnya Rp 954.500.000.

Selain itu ada juga, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, usaha lainnya Rp 572.440.076. Logam mulia Rp 27.200.000, batu mulia Rp 15.000.000, barang-barang seni, barang-barang antik harta bergerak lainnya Rp 319.150.000.

3. Uang tunai
Selain yang disebutkan tadi, Jokowi juga masih mempunyai harta lainnya yaitu uang tunai, giro lainnya. Jumlah harta tersebut sebesar Rp 488.140.718 dan USD 27.633. Jokowi juga punya surat berharga.

Pemilih diminta mempertimbangkan dan meneguhkan pilihan untuk memilih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang dalam masa tenang menjelang hari pencoblosan 27 Juni 2018. Kandidat dan tim suksesnya diimbau tidak melakukan money politik demi meraih simpati pemilih.

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Palembang, Aan Wisginanjarsih mengungkapkan, pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi.

"Kita minta pemilih dapat menyalurkan hak politiknya, jangan golput. Pilihan kita menentukan nasib daerah ke depan. Seperti kata ketua KPU menggunakan hak pilih itu tidak perlu menunggu ada yang bayari," ungkap Aan, Senin (25/6).

Menurut dia, pilihan masyarakat tersebut jangan sampai dipengaruhi pada masa tenang. Biarkan mereka menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan dari melihat sosok calon pemimpin selama beberapa bulan masa kampanye.

"Jangan pengaruhi lagi, sekarang masa tenang. Biarkan pemilih menentukan dan meneguhkan pilihannya, kita tunggu saja tanggal 27 Juni nanti," ujarnya.

Dia mengatakan, meski partainya belum mengusung salah satu paslon lantaran partai baru, pihaknya ingin Pilwalkot Palembang berjalan tertib dan jujur. Sebab, hal ini berpengaruh terhadap pemimpin daerah selama lima tahun ke depan.

"Harapan ini mudah-mudahan tidak tercoreng oleh ulah oknum tertentu yang melakukan banyak cara untuk menang, seperti money politics. Edukasi pemilih biar cerdas berpolitik, itu yang harus dilakukan," ujarnya.

Diketahui, Pilwalkot Palembang diikuti empat paslon. Yakni nomor urut 1 Harnojoyo-Fitrianti Agustinda, nomor urut 2 Sarimuda-Abdul Rozak, nomor urut 3 Akbar Alfaro-Hernoe Roespriadji, dan nomor urut 4 Mularis Djahri-Syaidina Ali.

Bek Persela Lamongan, Samsul Arifin sudah pulih dari cedera lutut kanan. Namun, pemain asal Kabupaten Pasuruan dikabarkan masih mengalami trauma setelah cedera parah yang memaksanya absen cukup lama.

Samsul mengalami cedera saat Persela bertandang ke markas Bhayangkara FC pada pekan kelima Go-Jek Liga 1 bersama Bukalapak. Ia pun tidak terlibat dalam delapan pertandingan Laskar Joko Tingkir sejak menghadapi The Guardian.

"Samsul kondisinya sudah bagus tapi kan masih trauma, jadi butuh waktu. Makanya kita kembalikan kepercayaan dirinya agar traumanya bisa hilang," ungkap Asisten Pelatih Persela, Danur Dara kepada Bola.net.

Salah satu cara yang dilakukan oleh tim pelatih adalah tetap melibatkan Samsul dalam setiap game yang dilakukan secara penuh. Tapi, dengan catatan meminimalisir kemungkinan bek 26 tahun tersebut kembali mengalami cedera.

"Kita juga beri porsi untuk ikut uji coba sehingga bisa beradaptasi dengan pertandingan-pertandingan resmi," imbuh eks pelatih Perssu Sumenep ini.

"Kemarin memang ada uji coba tapi dia tidak dipasang karena dia belum berani. Tapi nanti rencana sebelum lawan Arema kita akan uji coba, Insyaallah dia dapat kesempatan," tegasnya.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan utang pemerintah Indonesia saat ini terus meningkat menjadi sekitar Rp 9.000 triliun. Hal ini menurutnya sangat membahayakan masa depan bangsa.

"Utang-utang kita sudah sangat membahayakan. Selain utang pemerintah, ada utang lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah dan BUMN dan kalau dijumlahkan sungguh sangat besar," jelasnya di rumah dinas Ketua MPR, Zulkifli Hasan di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Senin (25/6).

Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Keuangan, Prabowo mengatakan utang pemerintah mencapai Rp 4.060 triliun. Sedangkan utang BUMN mencapai Rp 630 triliun dan utang lembaga keuangan lainnya mencapai Rp 3.850 triliun. Di samping itu ia juga menyebutkan utang Waskita Karya naik 669 persen, Wijaya Karya naik 181 persen, Adhi Karya 155 persen dan utang pembangunan perumahan naik 125 persen. Kenaikan utang empat BUMN ini akumulasi sejak 2014 sampai 2017.

"Kalau kita jumlahkan ya hampir Rp 9.000 triliun," ungkapnya.

Prabowo juga mengutip hasil analisa Moody's dari Bloomberg pada Mei 2018 bahwa Indonesia dalam kondisi berbahaya jika dilihat dari jumlah utang luar negerinya. "Ini bukan Prabowo yang ngarang," ujarnya.

Jika utang terus bertambah, ia pun mempertanyakan dengan apa nantinya utang akan dilunasi. Ia mengaku pernah mendengar seorang pejabat mengatakan Indonesia masih memiliki banyak aset dan ia mempertanyakan apakah aset akan digunakan membayar utang ribuan triliun tersebut.

"Apakah pejabat tersebut (bermaksud mengatakan) bahwa nanti enggak bisa bayar utang dan akan mengambil aset kita? BUMN adalah pertahanan ekonomi yang terakhir. Kita punya pabrik semen, pabrik pupuk, pelabuhan, bandara, pabrik benih, pabrik obat. Kalau itu diambil kita punya apa?" jelasnya.

Prabowo juga mengkritisi utang pemerintah yang justru digunakan untuk membayar utang. Termasuk juga untuk membayar gaji.

"Kalau kita lihat secara garis besar sering kita berutang untuk membayar utang, untuk membayar bunga dan pokok utang. Dan kita utang untuk bayar gaji. Ini memang sulit tapi harus kita laksanakan," tandasnya.

Gelaran Piala Dunia 2018 tak melulu soal sepak bola. Ada banyak kisah unik yang menyertainya seperti janji Nissu Cauti untuk membuka bajunya saat timnas kesayangannya yakni Timnas Peru berhasil mencetak gol atau menang.

Nissu Cauti adalah wanita yang bukan cuma punya wajah cantik dan eksotis khas Latin, tapi juga tubuh indah bak gitar Spanyol. Makanya nggak heran kalau media luar negeri The Sun menyebut Cauti sebagai 'kekasihnya tim Peru'.

Yap, selain cantik dan hot banget, Cauti adalah penggemar berat sepak bola. Tipe pujaan pria pecinta bola banget kan? Dia adalah penggemar tim Peru dan rela melakukan apapun untuk merayakan kemenangan tim kesayangannya.
Cauti pastinya bahagia dan bangga Peru berhasil masuk Piala Dunia 2018 yang digelar di Rusia serta berada di grup C bersama dengan Prancis, Denmark, dan Australia. Cauti pun janji akan melakukan sesuatu yang wow demi Peru.

Seperti dilansir dari The Sun, Cauti berjanji akan membuka baju dan pamer dadanya kalau Peru berhasil mencetak gol di ajang Piala Dunia 2018. Tentu saja janji ini dinantikan fans bola di seluruh dunia.

Ternyata janji ini bukanlah satu-satunya hal ekstrem yang pernah dilakukan oleh Cauti. Nissu juga bernah berpose bugil saat Peru dinyatakan lolos ke Piala Dunia setelah menuntaskan perlawanan Venezuela beberapa waktu lalu.

Sayangnya nih, dalam dua pertandingannya di Piala Dunia 2018, Peru belum mencetak gol sama sekali. Malah mereka dua kali dikalahkan oleh lawan-lawannya. Pertama dikalahkan Denmark dan gagal menang lawan Prancis. Dalam dua pertandingan itu, Peru sama-sama kalah 0-1.

Peru belum bisa dipastikan gagal lolos ke babak selanjutnya karena mereka masih punya satu pertandingan lagi melawan Australia. Yang artinya kalau salah satu pemainnya berhasil mencetak gol, Nissu Cauti mungkin akan bisa menepati janjinya yang ditunggu publik dunia.

Jadi, apakah kamu termasuk orang yang menantikan aksi panas Nissu Cauti di Piala Dunia 2018 kali ini?

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko menanggapi langkah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang membuka penggalangan dana untuk aktivitas politik. Menurut Moeldoko, sebaiknya Prabowo lebih mengedepankan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat.

"Intinya kita perlu pendidikan politik yang sehat kepada masyarkat, bahwasanya di dalam berpolitik itu perlu memikirkan apa tujuannya," kata Moeldoko di gedung Bina Graha, komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Moeldoko menuturkan tujuan berpolitik yang baik adalah dengan meningkatkan kesadaran bermasyaraat dalam membangun bangsa dan negara. Khususnya semakin mendewasakan masyaraat dalam berdemokrasi.

"Tujuannya ke depan adalah membangun politik yang semakin bermartabat, membangun bangsa yang semakin baik dalam berdemokrasi," ucap Moeldoko.

Ia pun berharap semua elit politik di Indonesia dapat berpolitik dengan baik dan santun sehingga masyarakat bisa semakin berdewasa dalam berdemokrasi.

"Kita harus berpikir ke arah sana," tambah Meoldoko.

Sebelumnya, penggalangan dana awalnya diumumkan oleh Prabowo melalui akun Facebook miliknya. Menurut dia, berapapun yang disumbangkan rakyat sangat berarti untuk memuluskan perjuangan politiknya.

Donasi tersebut, kata Prabowo, akan digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas politik saat Pemilu berlangsung. Seperti untuk membayar saksi-saksi di tempat pemungutan suara, sampai kegiatan blusukan calon kepala daerah atau kader Gerindra ke desa-desa.

"Kita butuh juga butuh biaya untuk membayar makan saksi-saksi kita nanti pada hari pencoblosan," ujarnya.

Prabowo menuturkan, pihaknya tidak mematok besaran bantuan donasi dari masyarakat. Donasi berapa pun, menurutnya, akan sangat membantu membantu perjuangannya dan Gerindra.

"Berapa besar bantuan itu terserah kemampuanmu masing-masing, kalau kau sanggup mengirim 5 ribu rupiah, kami sudah terima kasih. Kalau bisa kirim Rp 10 ribu, Rp 20 ribu dan selanjutnya akan sangat-sangat berarti," ungkapnya.

"Bayangkan Rp 20 ribu kalau disamakan adalah satu kotak rokok atau dua buah mie instan. Dengan harga dua buah mie instan atau dengan harga satu kotak rokok, saudara-saudara sudah bisa mengubah masa depan bangsa," sambung Prabowo.

Penggemar tim nasional Argentina, Augustin Otelo sedang duduk santai. Sore itu di sebuah taman di Moskow, Rusia. Matanya masih berbinar-binar. Dia terlihat begitu bersemangat.

Bukan karena jumlah gol yang dicetak idolanya di Piala Dunia 2018, melainkan jumlah nomor telepon yang ia dapatkan dari gadis-gadis Rusia. "Empat," kata insinyur berusia 26 tahun itu. Demikian dikutip dari AFP, Sabtu (23/6).

Otelo yang mengenakan kaus garis-garis biru dan putih ciri khas jersey negaranya mengaku bertaruh dengan rekan-rekannya. Siapa di antara mereka yang bisa mendapatkan banyak nomor telepon wanita incarannya. Bermodal kulit eksotis, Otelo berharap ia bisa menemukan cinta di ibukota Rusia.

"Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan saat pertandingan berlangsung, jadi kami putuskan untuk membunuh waktu dengan mencoba mengenal para gadis Rusia," katanya.

Pria asli Argentina itu juga memanfaatkan aplikasi kencan Tinder untuk menemukan teman wanita baru dari Negeri Beruang Merah.

"Ada banyak persaingan di luar sana, karena jumlah pria yang datang ke Rusia untuk menonton Piala Dunia sangat banyak dan sangat sedikit gadis yang mampu berbicara bahasa Inggris atau Spanyol," lanjutnya.

Sementara itu, seorang perempuan Rusia berusia 25 tahun bernama Maria S, mengatakan bahwa dia sangat antusias menyambut Piala Dunia 2018, karena event ini bisa memperbesar peluangnya bertemu teman baru.

"Mungkin itulah keuntungan utamanya," ujar si rambut cokelat yang mengambil kelas bahasa Inggris menjelang laga.

Temannya, Lyubov, yang mampu berbicara tiga bahasa dengan fasih, menyebut Piala Dunia 2018 sebagai 'aset'. "Biasanya aku kencan dua kali dalam seminggu, sekarang aku punya empat kencan. Aku harus menolak beberapa dari mereka," kata wanita muda itu girang.

Tak terbesit dalam benak kedua perempuan tersebut bahwa turis-turis asing yang datang ke Rusia untuk menonton Piala Dunia akan kembali ke negara asalnya. "Ini seperti liburan bagi mereka, kecuali bila mereka tetap tinggal di sini," sesal Lyubov.

Berbeda dengan Lyubov, Maria justru memotivasi dirinya sendiri dengan misi lain: 'mengubah citra Rusia'.

"Para pelancong itu datang ke sini dengan pemikiran klise di kepala mereka. Saya pikir mereka berharap bisa melihat seperti apa wujud asli perempuan-perempuan Rusia berbaju seksi. Saya ingin mengubah stigma itu," kata mahasiswa seni tersebut.

Sebelumnya, sehari sebelum Piala Dunia 2018 dimulai, Anggota Senat Rusia Bidang Urusan Keluarga, Perempuan dan Anak-Anak, Tamara Pletnyova mengimbau agar perempuan Rusia "tidak seharusnya berhubungan seks dengan penonton sepak bola dari negara lain, karena akan 'menderita' sebagai orangtua tunggal nantinya".

Ia juga khawatir, seks bebas dengan turis asing akan mengakibatkan para perempuan Rusia melahirkan dan membesarkan anak ras campuran nantinya. Menurut Pletnyova, anak ras campuran di Rusia, "telah menderita sejak era Uni Soviet", ujarnya menggambarkan diskriminasi sosial yang dialami mereka.

"Kita harus melahirkan anak-anak dari ras sendiri," kata Pletneva.

Kremlin mengatakan, roman Piala Dunia adalah pilihan pribadi. Vladimir Putin, lewat juru bicaranya, mengutarakan pendapat seputar independensi dan konsekuensi perempuan Rusia untuk berhubungan seks dengan turis asing yang melancong ke Negeri Beruang Merah sepanjang gelaran Piala Dunia 2018.

Pendapat yang diutarakan oleh Juru Bicara Kepresidenan Dmitry Peskov, tampak ditujukan untuk membantah imbauan dari Tamara Pletnyova.

Dalam sebuah komentar terpisah yang tampak ditujukan untuk merespons imbauan tersebut, juru bicara Putin, Dmitry Peskov mengutarakan pernyataan yang menepis kekhawatiran Pletnyova.

Mengawali komentarnya, Peskov mengatakan, "Semua negara menuduh negara lain atas sikap rasisme dan homofobia."

"Semua itu tidak ada hubungannya dengan Piala Dunia. Sedangkan untuk para perempuan Rusia, mereka bisa mengatasi semua hal dengan sendirinya," lanjut Peskov seperti dikutip dari Evening Standard, Minggu (17/6).

Komentar Pletnyova yang memperingatkan bahwa "perempuan Rusia bisa berakhir membesarkan anak-anak ras campuran" mengacu pada istilah 'Anak-Anak Olimpiade Moskow 1980'.

Istilah itu digunakan selama era Uni Soviet untuk mengkategorikan anak-anak non-Kaukasian yang dikandung oleh perempuan Rusia usai berhubungan seks dengan turis mancanegara dari Afrika, Amerika Latin, atau Asia. Menurut beberapa laporan, banyak di antara anak-anak ras campuran itu menghadapi diskriminasi sosial di Soviet, bahkan, di Rusia Abad ke-21.

Sementara itu, Pletnyova juga memperingatkan bahwa anak-anak ras campuran itu dapat 'direbut oleh orang-orang Barat'. Dan oleh karenanya, ia mendesak agar perempuan Rusia berhubungan seks dan mengandung anak dari pria Rusia sendiri.