BERITA LIVE

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno memberikan beberapa wejangan kepada para milenial agar bisa sukses di berbagai bidang, baik itu karier, usaha hingga di dunia politik. Hal ini disampaikan Sandi saat menjadi pembicara di acara Milenial Fest, di Djakarta Theater, Jakarta.

"Saya kasih tahu. Hindari jeniper. Tahu apa itu jeniper?" kata Sandi, Minggu (28/10).

Sandi menuturkan, jeniper adalah kependekan dari julid, nyinyir, dan baper. Menurut Sandi, untuk menjadi seorang yang sukses, ketiga hal tersebut harus dihindari.

"Julid itu negatif, kalau sudah negatif akan membawa komen yang lebih negatif. Dan akhirnya ada aura psimisme. Ni nya, jangan nyinyir. Sudah cukup, insan di dunia ini yang bersifat nyinyir. Jangan ditambahin lagi," tutur Sandi.

Yang terpenting, kata Sandi, para kaum milenial jangan pernah terbawa perasaan atau baper ketika mendapat kritikan. "Di bawa nyantai saja, dibawa happy. Jadi jangan jeniper," ucap Sandi.

Menyamakan Sandiaga Uno dengan sosok Bung Hatta dinilai blunder bagi kubu Prabowo. Sandi disebut tak pantas disamakan dengan Bung Hatta.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyayangkan Bung Hatta sebagai founding fathers disamakan oleh tokoh yang disebutnya belum berbuat banyak bagi bangsa Indonesia.

"Sangat disayangkan kalau seorang Bung Hatta yang adalah proklamator, bapak pendiri bangsa (founding father of the nation), Wapres dan tokoh pahlawan bangsa yang sangat dihormati di negeri ini dan di dunia internasional disamakan dengan seorang Sandiaga Uno yang dari rekam jejak karir belum berbuat banyak untuk negeri ini," kata Andreas kepada wartawan, Jumat (26/10).

Andreas pun yakin isu tersebut tak akan termakan oleh masyarakat. Sebab, rakyat sudah cerdas dalam memilih informasi.

"Rakyat tentu tidak mudah dibohongi oleh cara-cara kampanye menyamakan tokoh dan pahlawan bangsa dengan figur politisi cawapres seperti Sandiaga Uno," tambah dia.

Andreas menilai, Jubir Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjutak kehilangan ide bertarung di Pilpres 2019. Dahnil adalah orang yang pertama kali menyebut Sandi sosok dengan Bung Hatta.

Andreas mengatakan, belum lupa dari ingatan publik, Ratna Sarumpaet yang sempat menyebarkan hoaks yang mengguncang negeri ini, yang kemudian malah disambut oleh Jubir-jubir Prabowo dengan menyamakan Ratna dan Tjut Nyak Dien. Sekarang giliran Sandiaga Uno disamakan dengan Bung Hatta yang kemudian menuai protes dari keluarga Bung Hatta.

"Apakah para jubir Prabowo-Sandi tidak punya ide lain yang lebih elegan untuk mengangkat derajat figur jagoannya?" jelas Andreas.

Sebelumnya, dalam video berdurasi 2 menit 11 detik yang diunggah di dalam laman Twitter Wasekjen PAN yang juga jubir Prabowo-Sandiaga, Faldo Maldini, Dahnil tidak sendiri. Dia bersama empat juru bicara tim kampanye Prabowo-Sandiaga. Mereka adalah dokter Irene mewakili Gerindra, Faldo Maldini, dokter Gamal Albinsaid, dan politikus muda PKS Pipin Sopian.

Dahnil menyampaikan, pendapatnya bahwa sosok Prabowo-Sandiaga seperti duet sosok Bung Karno dan Bung Hatta.

"Mereka seperti bagian baru dari model Bung Karno dan Bung Hatta. Pak Prabowo itu seperti kombinasi Bung Karno dan Jenderal Soedirman. Sedangkan Bang Sandi adalah bagian baru dari Bung Hatta," ucap Dahnil.

Pengumpamaan Dahnil itu mendapat reaksi keras dari cucu Bung Hatta, Gustika Jusuf-Hatta. Melalui akun @Gustika menuliskan, "Tidak kenal dengan Bung Hatta tidak usah mengibaratkan sebagai Bung Hatta. Tidak elok menggunakan nama Beliau (dan Eyang Karno) demi kepentingan politik. I'm so done, setiap pilpres nama beliau digadai-gadai. it's getting old @Dahnilanzar."

Dahnil pun klarifikasi. Dia tak bermaksud menyamakan Sandiaga dengan Bung Hatta.

"Pada prinsipnya bukan kami ingin mempersamakan bung Hatta dan Bang Sandi, itu keliru, yang betul adalah bagaimana caranya bang Sandi itu bisa tiru bung Hatta. Kenapa bung Hatta, karena sejak awal bang Sandi ingin belajar banyak dan meneladani konsepsi pemikiran ekonomi Bung Hatta," ucapnya.

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno berjanji membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya jika dipercaya rakyat untuk menjadi pemimpin republik ini. Sandiaga akan membuka lapangan kerja demi anak bangsa sekaligus melindungi putra putri bangsa.

Sandi mengkritisi kondisi tenaga kerja saat ini. "Kita akan lindungi kepentingan putra-putri bangsa daripada lapangan kerja yang selama ini tergerus oleh kepentingan tenaga kerja asing, kita akan lindungi itu," kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Kamis.

Pendamping capres Prabowo Subianto ini mengaku fokusnya di ekonomi dan tidak mau didistorsi hal-hal di luar ekonomi. Sebab, dia mendapat banyak keluhan dari warga mengenai kondisi ekonomi saat ini yang harus diperbaiki.

"Kita memang fokusnya di ekonomi karena keluhan masyarakat bawah itu adalah ekonomi, lapangan pekerjaan, dan biaya hidup dan dua isu utama yang kita sampaikan terus dan solusi yang kami tawarkan adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya terutama untuk anak bangsa," kata Sandiaga.

Dia juga kembali menyampaikan keluhan kaum ibu tentang harga bahan pokok yang melonjak karena dolar naik. Sehingga bahan pangan yang diimpor otomatis terkerek.

"Ini berimbas pada harga bahan pokok naik terutama protein, sehingga protein ke anak berkurang," kata Sandiaga.

Sandi melanjutkan, dia berbagi tugas dengan Prabowo selama masa kampanye. Dia akan lebih rajin turun menyapa rakyat. Ini bertujuan untuk meningkatkan elektabilitasnya.

"Saya relatif pengenalannya masih rendah, oleh karena itu mulai mengenalkan ke bawah. Pada beberapa daerah saja saya masih dipanggil pak Anies, jadi saya masih kerja keras," tutupnya.

Telah genap setahun Gubernur Anies Baswedan memimpin Jakarta. Dua bulan terakhir, Anies ditinggal Sandiaga Salahuddin Uno yang mundur dari jabatan Wakil Gubernur karena bertarung sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Hingga kini Anies masih sendiri, belum ada Wagub yang mendampingi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap Anies segera mendapatkan pendamping.

"Jangan lama-lama jomblo," pesan Djarot saat ditemui di Gedung Perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/10) malam.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengucapkan selamat bekerja untuk Anies yang masih memiliki sisa waktu empat tahun membangun Jakarta.

Sementara itu kubu Jokowi-Ma'ruf memberi apresiasi atas kinerja Anies Baswedan selama setahun memimpin DKI. Khususnya kebijakannya terkait reklamasi teluk Jakarta.

"Saya apresiasi Pak Anies, misalnya bisa membendung, mengatur sedemikian rupa proses reklamasi. Itu kita apresiasi," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding.

Karding memberi catatan khusus terkait kemacetan yang masih menjadi problem utama ibu kota. Anies diharapkan dapat mengurai titik-titik kemacetan dengan perencanaan pembangunan yang lebih baik.

"Tetapi juga kita berharap agar kemacetan yang menjadi masalah utama di Jakarta ini bisa diurai lebih bagus dengan sistem perencanaan pembangunan, infrastruktur dan manajemen lalu lintas dikelola secara baik," jelasnya.

Hal yang juga disoroti Karding yaitu kondisi Tanah Abang yang dinilai semrawut setelah jalan ditutup menjadi tempat berjualan PKL. "Misalnya Tanah Abang ini kan sekarang agak dirasakan crowded, banyak laporan yang masuk soal itu," ujarnya.

Pihaknya juga mendorong agar program OK OCE diperbaiki. Karena saat ini menurutnya banyak keluhan terkait program yang digagas Sandiaga Uno itu. Karding menambahkan sebagai warga Jakarta pihaknya tetap memberikan dukungan pada Anies Baswedan agar sukses menjalankan roda pemerintahan dalam empat tahun ke depan.

"Memberi masukan itu penting. Bukan hanya koreksi tetapi solusi terhadap pembangunan yang ada. Dan kita terima kasih Pak Anies bisa menjaga Jakarta dalam penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games. Itu saya kira diapresiasi," tutupnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan larangan bagi pasangan capres-cawapres, caleg dan parpol untuk tidak melakukan kampanye di lembaga pendidikan formal maupun nonformal, termasuk pondok pesantren. Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi menilai, pesantren tidak termasuk lembaga pendidikan. Menurutnya pesantren adalah rumah kiai.

"Intinya aturan yang dikeluarkan oleh KPU terkait dengan kampanye di lembaga pendidikan atau di tempat-tempat ibadah tidak boleh. Tapi kalau pesantren itu kan sebuah kompleks ada rumah kiai," ujar Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa(16/10).

Hanya saja, pesantren yang disebutnya rumah kiai, terdapat ruang belajar, asrama, musala atau masjid. Ditambah sarana mandi cuci kakus (MCK).

Menurut Arwani, Kampanye di lembaga pendidikan yang dimaksud Bawaslu adalah di sekolah dan universitas serta tempat ibadah, bukan pesantren.

"Kalau dimaksud kampanye itu di lembaga pendidikan itu di ruang kelas atau tempat ibadah, saya kira bisa dipahami ya. Kalau misalnya di tempat pak Kiai masih dibolehkanlah ya, atau harus dibedakan," ujarnya.

Dia memberikan contoh lembaga pendidikan yang dimaksud KPU dengan mengacu pada pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye.

"Misalnya kompleks kampus universitas Indonesia (UI) ya itu tidak boleh karena full menjadi satu kesatuan lembaga pendidikan, tapi kalau pesantren ada tempat tertentu kayak rumahnya Pak Kiai, itu boleh-boleh saja saya kira," ucapnya.

Arwani meminta KPU mempertimbangkan kembali peraturan yang dibuat terkait kampanye di pondok pesantren. Apalagi rumah yang dihuni Arwani menyatu dengan pesantren. Di rumahnya sering dilakukan rapat kampanye.

"Itu harus jadi perhatian pertimbangan penyelenggara pemilu, karena rumah saya di kompleks pesantren. Saya kan pemimpin partai dan caleg, kalau rapat-rapat tim kampanye di rumah saya masak saya tidak boleh," jelas dia.

"Nggak mungkin kalau kita kampanye di asrama santri kan," ucapnya.

 Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan diduga berkaitan dengan izin pembangunan proyek Meikarta.

"Iya (Meikarta). Kami menduga ada transaksi perizinan properti di sana," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi, Senin (15/10).

Dalam operasi senyap ini, selain mengamankan 10 orang, tim penindakan juga menyita uang sekitar Rp 1 miliar dalam bentuk rupiah dan Dollar Singapura.

"Sampai saat ini setidaknya lebih dari Rp 1 miliar dalam SGD dan Rupiah yg diamankan sebagai barang bukti," kata Basaria.

KPK kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan. "Karena tim masih di lapangan dan proses klarifikasi masih berjalan, kami belum bisa menyampaikan informasi lebih," kata dia.

 Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritisi pidato Presiden Joko Widodo dalam pertemuan IMF beberapa waktu lalu yang menyinggung 'Game of Thrones'. Menurut dia, pemimpin semestinya tidak sering berkhayal dan berfantasi.

Fahri menyebut Jokowi semestinya lebih sering mengutip pidato dan menggaungkan Presiden RI pertama Soekarno maupun tokoh kemerdekaan Indonesia. Bukan malah menyampaikan 'Game of Thrones' yang merupakan fiksi buatan Hollywood dalam sebuah acara penting.

"Saya kira Pak Jokowi harus lebih sering mengutip Bung Karno, dari pada fiksi-fiksi terbitan Hollywood. Itu bikin sakit perut kalo bagi saya," ungkap Fahri di Indonesia, Minggu (14/10).

Dia menilai, apa yang disampaikan Jokowi berbeda dengan pemimpin negara lain. Malah, kata dia, Amerika misalnya selalu mengutip mantan pemimpin dan pemikir bangsanya, seperti sastrawan, budayawan, sejarawan, hingga negarawan.

"Saya lebih senang sekali kalau Pak Jokowi mengutip Bung Karno, Syahrir, Natsir, Muhammad Yamin, dan pendiri bangsa kita," ujarnya.

"Tetapi mengapa presiden kita mengutip fiksi, Avengers, The Winter Warrior, Game of Thrones. Itu semua fiksi itu, tidak ada dalam kenyataan," sambungnya.

Lebih baik lagi, menurut Fahri, Jokowi mengutip ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab suci. Apalagi, fiksi-fiksi produk Amerika itu belum tentu diketahui masyarakat Indonesia.

"Kan lebih enak dengarnya. Ini fiksi-fiksi Amerika itu orang kita tidak nonton juga, saya tidak nonton juga, tidak ada di tv kita kan," kata Fahri.

Menurut dia, hal itu disebabkan tak lain karena pemimpin saat ini tidak lagi senang berbicara sejarah bangsa. Pada akhirnya, pemimpin mengajak kaum milenial untuk berpikiran dangkal dan fiksi.

"Sriwijaya dilupakan, Majapahit dilupakan, sejarah-sejarah dilupakan. Ini karena sudah berkhayal dan berfantasi," pungkasnya.

Penyidik kepolisian bakal memanggil Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Nanik S Deyang untuk diperiksa soal tersangka kasus berita bohong Ratna Sarumpaet. Cawapres Sandiaga Uno menghormati kerja polisi.

"Buat saya proses hukum tentunya harus kita hormati," kata Sandiaga di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Kamis (13/10).

Pemanggilan Nanik dijadwalkan besok Senin (14/10) di Polda Metro Jaya. Sandi yakin Nanik patuh pada permintaan penyidik sebagai warga negara Indonesia yang baik.

"Sebagai warga negara yang baik, Ibu Nanik sebagai wakil ketua badan pemenangan pasti akan memenuhi permintaan dari pihak kepolisian," ucapnya.

Sebelumnya, Penyidik Polda Metro Jaya mengirimkan surat pemanggilan ditujukan untuk Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Nanik S Deyang. Nanik akan dimintai keterangan saksi kasus kebohongan dengan tersangka Ratna Sarumpaet.

"Untuk agenda Senin, dari penyidik hari ini melayangkan surat panggilan kepada Ibu Nanik. Yang nanti akan diagendakan untuk hari Senin pukul 13.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jumat (12/10).

Penyidik, kata Argo, akan menanyakan beberapa hal pada Nanik.

"Jadi Bu Nanik ini perannya adalah dia yang memberitahukan adanya bahwa RS dianiaya, memberitahukan pada Pak Prabowo, ini kita akan gali keterangannya seperti apa," ujarnya.

Seperti diketahui, aktivis Ratna ditangkap pihak kepolisian saat berencana terbang ke luar negeri lewat Bandara Soekarno Hatta. Penangkapan itu berdasarkan sejumlah laporan yang diterima oleh Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut menyangkut tentang kebohongan yang telah dia akui tentang pengeroyokan di Bandung, 21 September lalu.

Setelah diselidiki polisi, rupanya di tanggal itu Ratna operasi plastik di Rumah Sakit Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat. Ratna pun mengakui telah melakukan kebohongan.

Ratna dijerat Pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana. Dia juga disangkakan, pasal 28 ayat 2 UU ITE.

 Artis peran, Kirana Larasati mengaku mantap terjun ke dunia politik dan menjadi Caleg DPR RI dari Parpol PDI Perjuangan. Menurutnya, sudah saatnya ada regenerasi dan penyegaran wakil rakyat yang didominasi politisi senior.

Wanita kelahiran Jakarta 31 tahun lalu itu menganggap bahwa keterlibatan dan kesadaran kaum milenial dalam dunia politik masih sangat sedikit. Padahal, peran mereka dakam membuat kebijakan sangat diperlukan seiring perkembangan zaman.

"Karena tanpa campur tangan, tanpa kepedulian dari milenial ini, yah masa (kebijakan) akan dibawa sama yang tua-tua terus. Kan mestinya sudah berganti, ada regenerasi," katanya saat ditemui di Jalan Tubagus Ismail, Kota Bandung, Jumat (12/10) malam.

"Ada hal yang hanya dimengerti milenial. Jadi begini, milenial kita maunya dilihat didengar dimengerti. Bagaimana orang yang segenerasi dengan kita bisa mengerti, jadi baiknya di pemerintahaan ada juga yang milenial. Saya juga kaum milenial," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu pun ia mengimbau kepada pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam konstestasi pemilu di tahun 2019. Apalagi, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, menetapkan sebanyak 32,636 juta pemilih berada di Jawa Barat.

Data tersebut diambil dari daftar pemilih dan pemilih tambahan pada pemilihan gubernur Jawa Barat, serta pemilih pemula yang berusia 17 tahun terhitung mulai 17 April 2019.

Pemilih milenial ia klaim akan serius digarap untuk meraih suara, karena dari data yang dimilikinya, keterlibatan kaum muda untuk memilih di pemilihan umum sangat sedikit.

"Jadi kesadaran itu yang kita garap harus kita tingkatkan lagi," terangnya.

Kirana yang bertarung di Dapil Jabar I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) mengaku sebenarnya sudah tertarik dengan politik sejak kecil. Namun, dia baru sekarang merasa terpanggil karena momen yang pas.

Jika lolos ke Senayan nanti, masih kata dia, ingin duduk di Komisi VIII (Agama-Sosial-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) atau Komisi I (Pertahanan-Luar Negeri-Komunikasi dan Informatika-Intelijen).

"Alasannya Komisi VIII tertarik dengan isu perempuan dan anak. Kalau alter-ego saya tertarik dengan pertahanan dan keamanan negara. Memang ini alter-ego sudah lama sekali," tukasnya.

Kirana berjanji akan fokus menjadi wakil rakyat dan rela meninggalkan dunia hiburan yang sudah membesarkannya. "Karena saya fokus di politik. Saya sudah dipilih rakyat, dapat amanah dan digaji dari rakyat. Kalau masalah besar nama kan bisa di mana-mana, tapi yang dicari kan bukan itu, yang dicari apa yang bisa dilakukan bagi masyarakat," ujarnya.

 Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Abdul Kadir Karding menilai slogan Make Indonesia Great Again yang disuarakan calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto telah lebih dulu dilakukan Joko Widodo. Menurutnya slogan Make Indonesia Great Again adalah representasi slogan Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 lalu yakni Indonesia Hebat.

"Jadi Make Indonesia Great Again itu sudah diterapkan sebelumnya oleh Pak Jokowi, itu sama saja kan dengan Indonesia Hebat. Great itu hebat," kata Karding di posko pemenangan Jokowi-Maruf, Jalan Cemara, Jumat (12/10).

Menurutnya, slogan yang dicetuskan Donald Trump saat Pilpres Amerika dan dikutip ulang oleh Prabowo dengan mengubah kata Amerika menjadi Indonesia, mencerminkan ketiadaan prinsip.

Dia justru khawatir slogan tersebut memicu isu rasisme seperti yang terjadi saat Trump berkampanye.

"Kalau diterapkan khawatir mencontoh langkah-langkah yang dilakukan Mr Trump, membangun rasisme sebagai basis isu utama kebijakan utama, membangun perbedaan sara begitu menonjol agama tertentu diunggulkan agama lain dinegasikan. Kita di Indonesia adalah Pancasila," ucapnya.

Sebelumnya, Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto meniru kalimat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada saat Pemilu AS 2016, 'Make America Great Again'. Perkataan Trump tersebut diucapkan dengan menggantikan kata America dengan Indonesia.

"Kenapa bangsa Indonesia tak berani bilang Indonesia first, make Indonesia great again? Kenapa tidak ada pemimpin yang berani bilang gitu?," lantang Prabowo saat berpidato di Rakernas LDII, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (11/10).

Kalimat 'Make America Great Again' populer dalam Pilpres Amerika pada 2016 lalu. Slogan tersebut dipopulerkan oleh Presiden AS Donald Trump. Pada 1980, Ronald Reagen mantan presiden Amerika juga mengucapkan hal sama dalam kampanyenya.

Perkataan Prabowo tersebut terlontar usai membahas soal Neoliberalisme, sebagai paham ekonomi yang mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir-abad keduapuluhan.

"Karena semua negara berhasil adalah negara yang mampu mempertahankan ekonominya masing-masing. Dulu di Orde Baru saya percaya Neolib, saya percaya yang orang kaya sedikit dahulu tapi nanti nurun ke bawah. Tapi ternyata turunnya (sekarang) cuma setetes-setetes," ujarnya.

 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengabulkan gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait 95 calon legislatif 2019 yang tidak lolos dari verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan ini dibacakan Ketua Bawaslu Abhan dalam sidang sengketa ajudikasi Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (11/10) malam.

Sidang dihadiri kuasa hukum PBB Firmansyah Jayabaya sebagai pemohon dan perwakilan KPU selaku termohon. "Dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Abhan.

Kedua, memerintahkan termohon untuk membatalkan keputusan KPU nomor 1129/PL dan seterusnya dibacakan tanggal 20 September 2018 tentang daftar calon tetap, DCT (Daftar Calon Tetap) anggota DPR RI, kepada pemilihan umum 2019 terbatas yang tidak mencantumkan 95 bakal calon dari pemohon yang tidak tercantum dalam silon dalam DCT anggota DPR RI pada pemilu 2019 sepanjang pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

"Ketiga, memerintahkan termohon untuk memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan kembali dan selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap 95 dokumen fisik pengajuan bakal calon anggota DPR RI dari pemohon yang tidka tercantum dalam silon sesuai peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Keempat, memerintahkan termohon untuk melengkapkan 95 bakal calon dari pemohon dalam daftar calon tetap sepanjang pemohon melengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kelima, memerintahkan termohon melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan," tutup Abhan.

Partai Bulan Bintang (PBB) sebelumnya menggugat KPU terkait dua daerah pemilihan (dapil) PBB yang tidak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga tidak tercantum pada daftar calon sementara (DCS) bakal calon legislatif (bacaleg).

Tidak lolosnya dua dapil yang diajukan PBB menyebabkan KPU tidak dapat melanjutkan verifikasi 95 bacalegnya yang diajukan melalui dapil tersebut.
Firman menyebut, objek gugatan yang dilayangkan pihaknya adalah surat keputusan (SK) DCS.

"Intinya ada 2 dapil kita yang di-TMS oleh KPU dan 95 caleg kita tidak diverifikasi oleh KPU," ucap kuasa hukum PBB Firmansyah Jayabaya di kantor Bawaslu (15/8).

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membenahi persoalan daftar pemilih tetap (DPT), mengingat 31 juta pemilih belum masuk Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Problem DPT bukan problem yang sepele. Sebab ini akan menentukan legitimasi dari Pemilu serentak 2019. Sejak awal, tim kami mencatat ada sejumlah permasalahan DPT yang dikeluarkan KPU September lalu," kata Riza dikutip dari Antara, Rabu (10/10).

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan, jika tidak ada langkah serius dari KPU untuk membenahi DPT, maka akan merugikan seluruh peserta pemilu.

Menurut dia, sejak awal pihaknya sudah mencatat adanya persoalan DPT. Pertama yaitu permasalahan data ganda di dalam DPT. Meskipun temuan timnya lebih besar, setidaknya, kata Riza, namun Bawaslu menemukan 131.363 pemilih ganda dari 76 kabupaten/kota.

"Kedua yaitu problem ketidaksinkronan antara data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dengan DPT. Untuk kasus ini, KPU menemukan ada 31 juta data di DP4 yang belum masuk ke DPT," ujarnya.

Ketiga adalah masih banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Berdasarkan catatan Institute for Policy Studies per Mei 2018, kurang lebih 11 juta pemilih terancam kehilangan hak pilihnya pada pemilu 2019 karena belum melakukan perekaman e-KTP.

"Bisa jadi angka ini sudah berkurang saat ini. Namun sudah berapa persen lagi? Sebab, meskipun sudah melakukan perekaman data, namun nanti belum otomatis data tersebut masuk ke DPT. Ini juga akan menjadi potensi masalah," kata Riza.

Sesuai dengan hasil rapat pleno KPU pada 16 September 2018, KPU diberikan waktu 60 hari untuk perbaikan data pemilih tetap (DPT) pemilu. Artinya pada 15 November 2018, KPU harus sudah menyerahkan DPT perbaikan.

"Harus ada langkah serius dan ekstra. Sebab jika tidak, kualitas pemilu serentak pertama ini, akan cacat," tegas Riza.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono tak mempercayai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai biaya hotel dan makan peserta ditanggung peserta pada acara Annual Meeting atau Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) World Bank Group (WBG) di Bali pada 8-14 Oktober mendatang.

"Jangan percaya bayar sendiri untuk makan dan bayar hotel. Sudah dipastikan undangan itu sudah dari jauh-jauh hari diberitahukan ke peserta IMF/world Bank bahwa hotel dan akomodasi makanan gratis alias dibayar sama penyelenggara," kata Arief kepada merdeka.com, Selasa (9/10).

Arief menambahkan, anggaran yang hampir mencapai Rp 1 triliunan tersebut tak mungkin dipotong karena sudah masuk anggaran APBN.

"Kan sebelum ada bencana sudah koar-Koar dulu tentang IMF atau WB annual meeting yang katanya antek-antek Jokowi berarti Joko Widodo kinerja ekonomi diapresiasi sama IMF Dan WB," ucapnya.

Kubu Prabowo-Sandi pun juga mengkritik acara yang mengeluarkan biaya Rp 830 miliar tersebut tidak patut diselenggarakan secara mewah saat rakyat di Palu, Donggala dan Lombok sedang terkena bencana yang butuh bantuan dana.

Arief pun heran, pemerintah malah beralasan mengalihkan kritik dengan mengatakan kalau IMF/ WB annual meeting itu bukan prakarsa Pemerintah Joko Widodo tetapi presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurutnya, tidak ada gunanya acara IMF/WB annual meeting kalau tidak ada pembahasan pengajuan pinjaman ke WB dan IMF untuk rehabilitasi daerah bencana di Indonesia. Dan dia yakin tidak ada pembahasan agenda-agenda yang menguntungkan bagi Indonesia.

"Dan yang pasti rupiah akan tetap rontok sekalipun IMF/WB diharapkan Joko Widodo pesertanya pada belanja-belanja ya sehingga memasukkan devisa," tuturnya.

Meski demikian, kata Arief, acara IMf/WB annual meeting harus tetap jalan dan tidak boleh dibatalkan. "Sebab buat malu bangsa Indonesia nantinya dan harus jadi pelajaran bagi Presiden penggantinya Joko Widodo pada Pilpres 2019," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab kritikan sejumlah kalangan mengenai penyelenggaraan Annual Meeting atau Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF)World Bank Group (WBG) di Bali, 8-14 Oktober ini.

"Annual Meeting sebesar itu 15.000 (orang) yang datang jadi rebutan semua negara, karena meeting seperti itu pasti memiliki dampak, paling tidak memberikan citra yang baik terhadap negara yang dipakai untuk pertemuan itu," kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Sumatera Utara (USU), Medang, Sumut, Senin (8/10) pagi.

Mengenai anggaran yang disebut sejumlah kalangan sebagai cukup besar, Presiden Jokowi mengatakan, bahwa anggaran tersebut dipakai untuk memperluas appron di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, dipakai untuk membuat terowongan, persimpangan yang ada di Bali sehingga tidak macet.

"Artinya, itu juga akan kita gunakan terus, terowongan dan appron untuk parkir bandara akan kita gunakan terus bukan sesuatu yang hilang," ujar Presiden seperti dikutip dari laman Setkab.

Meskipun dihadiri oleh lebih dari 15.000 peserta, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa mereka itu membiayai dirinya sendiri. "Hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri," ucapnya.

Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, mengatakan, tak perlu lagi mempertanyakan posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical, di TKN. Menurut dia, dengan pertemuannya sudah sangat jelas.

Dia menegaskan, Ical nantinya punya tugas sendiri di TKN. Dan pertemuan yang digelar dengan tim kampanye sudah menggambarkan kepeduliannya.

"Jadi tentu Pak Ical punya tugas sendiri. Kami juga TKN sudah terbentuk, tetapi ini bukti beliau sangat memerhatikan kami," tutur Erick.

Selain itu, masih kata dia, dengan pertemuan antara TKN dan Ical, jelas menggambarkan soliditas partai koalisi, khususnya Golkar untuk tetap bersama dengan Jokowi-Ma'ruf.

"Dan (pertemuan ini menunjukkan) bagaimana soliditas partai pendukung, agar tadi untuk Indonesia yang terus maju, yang makmur," ungkap Erick.

Meski mantan Ketua INASGOC Asian Games 2018 ini menyebut Ical punya tugas khusus di TKN, dia masih enggan membeberkannya, apa yang akan dilakukan nanti.

"Ini advice (nasehat)-nya luar biasa. Tidak hanya bicara hari ini, tapi bicara masa datang. Bagaimana mengenai UUD 1945 supaya kita menjadi negara yang maju. 2045 itu, 100 tahun Indonesia merdeka. Dan tentu prosesnya itu tidak bisa berjalan hanya lima tahun ini. Yang diharapkan Pak Aburizal sendiri, bagaimana kita konsisten membangun bangsa ini," pungkasnya.

Calon Wakil Presiden (cawapres) KH Ma'ruf Amin menerima 35 habib dan ulama dari berbagai daerah. Dalam pertemuan itu para ulama dan habib mendeklarasikan diri mendukung Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

"Siap memenangkan pasangan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin dalam kontestasi Pilpres 2019," kata Kiai asal Jawa Tengah, Ahmad Badawi Basir, di Kediaman Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo Nomor 12, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/10).

Selain itu, mereka juga menyatakan siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Serta menjaga iklim politik tetap teduh.

Para habib dan ulama siap menjaga keharmonisan hubungan antar warga negara, bersikap toleran dan saling menghormati setiap perbedaan pilihan politik. Mereka juga siap mengajak elemen masyarakat melaksanakan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 tanpa hoaks, politisasi SARA dan politik uang.

Terakhir, mereka juga mengajak jamaah dan menyampaikan kepada umat agar tetap tunduk dan patuh terhadap peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Mendengar dukungan tersebut Ma'ruf mengaku bersyukur.

"Ya saya tentu sangat berterimakasih, bersyukur kehadiran para habib, ulama dari berbagai daerah yang memberikan dukungan pada saya dan Pak Jokowi untuk supaya kami berhasilnya dalam pilpres yang akan datang," kata Ma'ruf.

"Karena itu mudah-mudahan doa dan dukungan itulah akan antar kami di dalam pilpres yang akan datang bisa mencapai kemenangan," ucapnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setuju jika tanggal 3 Oktober diperingati sebagai Hari Antihoaks Nasional. Asalkan tokoh antihoaksnya dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Menurut Fahri, dua tokoh tersebut adalah korban kebohongan dari kalangan yang berbeda. Prabowo jadi korban kebohongan Ratna Sarumpaet sedangkan Mahfud adalah korban kebohongan pemerintah karena batal dipilih sebagai cawapres Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

"Pak Prabowo dan Pak Mahfud MD jadi dianggap sebagai ikon korban kebohongan dan mereka yang mengusulkan saya kira dua duanya bagus satu mewakili dibohongi negara satu diwakili dibohongi rakyat kan sempurna gitu kan," ungkapnya.

Fahri menyinggung batalnya Mahfud MD jadi Cawapres Jokowi. Padahal, Mahfud mengaku sudah diminta ukur baju dan berikan CV oleh Istana untuk persiapan deklarasi. Sayang, di menit terakhir, Jokowi memilih Ma'ruf Amin.

Fahri menilai, pemerintah juga melakukan banyak kebohongan. Tetapi hingga saat ini, lanjut dia, pemerintah tidak pernah meminta maaf atas segala kebohongan yang dilakukan pada masyarakat.

"Pemerintah juga berbohong rakyat juga berbohong Ratna Sarumpaet itu adalah rakyat dia berbohong dan dia sudah ngaku berbohong tapi pemerintah berbohong enggak pernah mengaku berbohong," ucapnya.

"Ya asal tokohnya jangan satu tokohnya, harus banyak, yang bohong itu yang menjadi korban kebohongan itu bukan hanya Pak Prabowo tapi Pak Mahfud MD juga," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/10).

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan tanggal 3 Oktober, saat Ratna Sarumpaet mengakui berbohong atas kabar penganiayaan yang menimpanya, sebagai Hari Anti-Hoaks Nasional.

"Untuk mencegah peristiwa terulang dan untuk membangun budaya bermedia sosial yang positif maka pada tanggal 3 Oktober 2018 PPP mengusulkan untuk diperingati atau ditetapkan sebagai Hari Anti-Hoaks Nasional," kata Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi dilansir Antara, Kamis (4/10).

Poster digital Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta dukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin beredar di media sosial.

Dalam poster yang memuat foto dan logo organisasi buatan Anis yakni Gerakan Arah Indonesia Baru (Gabri) tersebut juga tertulis kalimat 'Jokowi layak untuk melajutkan ke periode berikutnya'.

Menanggapi itu, loyalis sekaligus sahabat dekat Anis Matta, Fahri Hamzah membantahnya. Kata dia, Anis tidak pernah mendeklarasikan diri atau membuat pernyataan melalui poster bahwa ia dukung Jokowi di Pilpres 2019.

"Ya enggak benar lah. Dia bikin lambang (Gabri) saja. Beda ini. Aslinya yang ini. Beda logonya, ada bulan bintangnya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis

Fahri sempat menunjukan logo Gabri yang sebenarnya. Di lambang Gabri yang asli seharusnya ada gambar bintang dipadukan dengan gambar bentuk komet. Namun di poster tersebut hanya terdapat lambang bintang saja.

"Lambangnya saja salah, yakan. Berarti komentarnya juga salah. Enggak benar pokoknya," ucap Wakil Ketua DPR itu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan sistem pengawasan pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Jawa Tengah berada di tengah-tengah alias tidak sangat rawan dan tidak sangat aman.

"Kalau sistem pengawasan di tengah-tengah menekankan upaya pencegahan daripada penindakan," kata anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin di tengah-tengah acara launching pengawasan pemilu 2019 'Bersih dan Bermartabat' di Semarang, Selasa (2/10).

Lebih lanjut, menurutnya, tingkat kerawanan pengawasan di Jawa Tengah berada pada angka 48,50 persen an.

"Sehingga menjadi early warning memposisikan agar upaya pencegahan tidak hanya berhenti di forum," ujarnya.

Berdasarkan pilkada 2018, dalam sistem pengawasan ditemukan sejumlah kasus yang masih terjadi. Beberapa di antaranya adalah mengenai ASN yang terlibat dalam kampanye. Selain itu, kasus politik uang dan isu SARA juga menjadi yang harus diwaspadai dalam pemilu serentak mendatang.

"Orientasi kita pada pencegahan, bukan penindakan, karena kalau penindakan akan ada yang merasa dirugikan. Kami kerjasama untuk bersama-sama mengawasi. Partisipasi semua pihak sangat terbuka," ujarnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar Subhi mengatakan, pengawasan sudah dilakukan jauh hari sebelum launching dilakukan. Launching ini, lanjutnya, dilakukan karena ada tambahan "Bersih dan Bermartabat" dalam melakukan pengawasan.

"Karena kami paham, Jateng dikenal sebagai provinsi yang warganya adiluhung, jujur dan terbuka serta nilai-nilai baik lainnya," ujarnya.

Dia berharap pemilu dapat memperkuat dan memperkokoh nilai-nilai yang telah dimiliki Jawa Tengah. Tentunya dengan memastikan pemilu berjalan bersih bermartabat.

"Tanpa kecurangan, tanpa politik uang, tidak ada SARA. Pemilu yang berdasarkan peraturan perundang undangan," paparnya.

"Tidak hanya Bawaslu dan jajarannya. Tapi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu harus melakukan ini," imbuhnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyampaikan untuk mencegah pelanggaran para calon dapat melakukan kampanye dengan mengangkat isu-isu yang menjadi persoalan di masyarakat seperti dana desa, persoalan sampah, dan beberapa isu lainnya. Dengan mengangkat isu kampanye ini, para calon tidak akan miskin gagasan dan berpikir hanya untuk menang dengan cara paksa.

"Kalau inginnya menang dengan cara paksa, tanpa memiliki gagasan, maka yang terjadi adalah politik uang," ujarnya.

Ganjar menambahkan, partisipasi partai politik juga penting dalam hal pencegahan pelanggaran. Partisipasi itu yakni parpol mendorong calon untuk berkampanye dengan komunikasi yang menarik dan lucu sehingga bisa menjadi sejuk.

"Insya Allah Jateng lebih bermartabat," kata Ganjar Pranowo.