Walaupun Kepolisian Riau sudah meminta agar deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, dibatalkan dan ada penolakan dari sekelompok orang, Neno Warisman - salah-seorang pimpinan acara itu - tetap bersikukuh akan menggelarnya.

Sampai sekitar pukul 18.30 WIB, Neno Warisman dan pendukungnya - yang bertahan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim (SSK) II, Pekan Baru - menuntut kepada kepolisian agar diperbolehkan menggelar deklarasi itu pada Minggu (25/08) di Tugu Pahlawan di Pekanbaru, Riau.

"Berdasarkan laporan panitia, acara akan tetap digelar," kata pengacara Neno Warisman, Mursal Fadillah, kepada wartawan di bandara SSK II, Minggu sore.

Seperti dilaporkan wartawan Riauonline, Hasbullah Tanjung untuk BBC News Indonesia, kepolisian masih melarang Neno meninggalkan komplek bandara tersebut karena alasan keamanan.

Sejak Sabtu (24/08) siang, sekelompok orang menggelar aksi di depan bandara SSK untuk menolak kedatangan Neno Warisman. Mereka juga menolak rencana deklarasi tersebut.

Setelah mengetahui Neno sudah mendarat di bandara dan berencana meninggalkan bandara, massa sempat berusaha mendekati bandara, tetapi dihadang aparat kepolisian.

"Sebagian anggota kelompok massa itu melemparkan botol plastik minuman ke arah mobil yang ditumpangi Neno," kata Hasbullah, yang berada di lokasi kejadian.

Menjelang sore, sekelompok orang yang menyebut sebagai pendukung Neno Warisman tiba di bandara SSK II. Tetapi mereka kemudian ditahan aparat agar tidak meninggalkan bandara.

"Pihak kepolisian belum mengizinkan buka pagar, alasannya suasana tidak kondusif," ujar salah-seorang pendukung Neno.

Sebelumnya, Kapolda Riau Brigjen Eko Widodo Prihastopo meminta agar deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, dibatalkan.

"Saya harapkan dan saya tegaskan batalkan itu. Batalkan. Karena tidak ada manfaatnya. Mudharatnya banyak," kata Widodo kepada wartawan, Jumat siang (24/08).

Rencananya deklarasi #2019GantiPresiden rencananya digelar di Pekanbaru, Riau, pada Minggu (26/8/2018) dan akan dihadiri Neno Warisman - salah-seorang pendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres.

Rencana deklarasi ini kemudian ditolak oleh sekelompok massa karena dianggap akan memecah belah masyarakat Riau.

Sementara, setelah tidak mendapatkan izin dari kepolisian, panitia deklarasi itu dilaporkan menyatakan mundur dari kepanitiaan dan sekaligus menunda acaranya pada awal September nanti.

"Dengan ini kami panitia pelaksanaan deklarasi #2019GantiPresiden menyatakan di Riau untuk 26 Agustus 2018 memutuskan deklarasi diganti atau dijadwalkan pada 2 September 2018 dan disesuaikan," kata Ketua Presidium Dewan Pimpinan Wilayah Riau Muhammad Husni Thamrin, Jumat (24/08) di Pekanbaru.

Kampanye #2019GantiPresiden sejak awal dipertanyakan dan seringkali ditolak oleh kubu pendukung Joko Widodo. Aksi penolakan terhadap deklarasi seperti itu serupa juga digelar di sejumlah kota, di antaranya Surabaya.

Apa himbauan Bawaslu dan KPU?
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri sudah mengimbau agar kader partai politik tidak menggunakan tanda pagar #2019gantipresiden, tetapi mengakui tidak ada aturan yang bisa melarangnya.

"Ini kan belum masa kampanye. Hanya bagaimana prosesnya lancar. Yang penting menjaga agar tetap kondusif," kata anggota Bawaslu Mochammad Afifudin, awal Agustus lalu.

Sementara, Ketua KPU Arief Budiman, mengatakan, pihaknya hanya bisa menghimbau agar para pendukung bisa menahan diri dalam mendukung calonnya masing-masing.

"Ini sebenarnya imbauan, ya. KPU dan Bawaslu ingin Pemilu ini sejuk, aman dan damai. Jadi saya harap semua mematuhi koridor yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan KPU," ujar Arief.

"Jadi, tidak boleh mencela, menghina. Jangan sampai nanti ada kalimat yang memicu timbulnya pertikaian di antara kita. Ikuti saja ketentuan yang ada," lanjut dia.