Tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat Tionghoa di Makassar, Rudi Ciputra, siap mendukung dan memenangkan pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) pada Pilgub Sulsel 2018.

Bagi Rudi, NH-Aziz merupakan pasangan calon yang paling ideal. Duet tokoh nasional itu menjadi garansi terjaganya toleransi antar-umat beragama dan antar suku.

"Kemenangan Pak Nurdin Halid jadi harga mati. Kita berusaha semaksimal mungkin mendukung dan memenangkan Pak Nurdin Halid," kata Rudi, saat menerima kunjungan Nurdin di rumahnya di Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sabtu (17/2).

Rudi mendukung Nurdin karena mengagumi komitmen pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar itu dalam membangun Sulsel Baru. Oleh karena itu, ia siap berjuang dalam upaya pemenangan NH-Aziz. Bukti keseriusan ditunjukkannya dengan mengantar Nurdin menyambangi sejumlah rumah warga di Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Wajo.

Secara khusus, Rudi juga memberikan hadiah berupa angpao berisi uang Rp1 cetakan 1964. Uang bergambar Presiden Soekarno itu merupakan doa dan harapan pihaknya agar Nurdin menjadi orang nomor satu alias Gubernur Sulsel. Toh, di pundak Nurdin, ia meyakini segala harapan warga Tionghoa dapat tercapai.

Tokoh masyarakat Tionghoa lainnya, Effendi, mengungkapkan kekaguman Nurdin atas prinsip toleransi dan sikap pluralisme. Kehadiran mantan Ketua PSSI itu menyambangi rumah sejumlah warga pada hari ini menjadi bukti. "Beliau sangat menjunjung tinggi persatuan dan menghargai perbedaan."

"Kunjungannya pada hari ini menunjukkan beliau tidak pernah membedakan. Tanpa memandang agama dan suku. Beliau sangat menghargai kita semua," sambung Effendi.

Sementara itu, Nurdin mengapresiasi antusiasme warga Tionghoa atas kunjungannya. Harapan dan doa warga Tionghoa atas komitmen menjaga toleransi, sambung dia, merupakan keniscayaan. Toh, toleransi dan pluralisme bagi Nurdin merupakan nilai hidup yang harus dijaga demi stabilitas keamanan dan peningkatan akselerasi ekonomi.

"Pluralisme itu adalah benteng persaudaraan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkas Nurdin.